KASUS KODE ETIK PUSTAKAWAN

KASUS KODE ETIK PUSTAKAWAN

KASUS KODE ETIK PUSTAKAWAN

 

Berkat rahmat Tuhan  Yang Maha Esa, Indonesia telah mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam rangka mencapai tujuan kemerdekaan nasional, yakni mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata dan berkesinambungan material dan spiritual, diperlukan warga negara Indonesia yang berkeahlian dalam berbagai bidang termasuk pustakawan yang setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pustakawan telah sepakat bergabung dalam organisasi profesi Ikatan pustakawan Indonesia dengan niat yang luhur serta penuh kesesungguhan mengabdikan dirinya dengan jalan memberikan pelayanan serta meningkatkan kemampuan profesionalisme di bidang pengetahuan dan kesejahteraan bangsa dan negara.

Menyadari eksistensi dan perannya dalam masyarakat dengan ini Ikatan Pustakawan Indonesia mengikrarkan Kode Etik Pustakawan Indonesia.

 

Pengertian Pustakawan

 

Pustakawan adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan fungsi perpustakaan, dokumentasi dan informasi dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu pengetahuan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi yang dimilikinya melalui pendidikan.

 

Kewajiban Umum

Setiap pustakawan Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa profesi pustakawan adalah profesi yang terutama mengemban tugas pelayanan, pendidikan, dan penelitian.

Setiap Pustakawan Indonesia dalam menjalankan profesinya diwajibkan menjaga tindakan, martabat, dan moral serta mengutamakan pengabdian pada negara dan bangsa.

Setiap Pustakawan Indonesia menghargai dan mencintai kepribadian dan kebudayaan Indonesia.

Setiap pustakawan Indonesia mengamalkan ilmu pengetahuannya untuk kepentingan sesama manusia, masyarakat bangsa, dan agama.

Setiap Pustakawan Indonesia menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat pribadi yang diperoleh dari masyarakat yang dilayani.

 

Kewajiban kepada Organisasi dan Profesi

Setiap Pustakawan Indonesia menjadi Ikatan Pustakawan Indonesia sebagai forum kejja sama, tempat konsultasi dan tempat penggemblengan pribadi guna meningkatkan ilmu dalam pengembangan profesi antara sesama pustakawan.

Setiap Pustakawan Indonesia memberikan sumbangan tenaga, pikiran, dan dana kepada organisasi untuk kepentingan pengembangan ilmu dan perpustakaan di Indonesia.

Setiap Pustakawan Indonesia menjauhkan diri dari perbuatan dan ucapan serta sikap dan tingkah laku yang merugikan organisasi dan profesi, dengan cara menjungjung tinggi nama baik Ikatan Pustakawan Indonesia.

Setiap Pustakawan Indonesia berusaha mengembangkan organisasi ikatan Pustakawan Indonesia dengan jalan selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan di bidang perpustakaan dan yang berkaitan dengannya.

 

Kewajiban antara Sesama Pustakawan

Setiap Pustakawan Indonesia berusaha memelihara hubungan persaudaraaan dengan mempererat rasa solidaritas antara pustakawan.

Setiap Pustakawan Indonesia saling menasihati dengan penuh kebijaksanaan demi kebenaran dan kepentingan pribadi, organisasi, dan masyarakat.

Setiap Pustakawan Indonesia saling menghargai pendapat dan sikap masing-masing meskipun berbeda.

Sumber : https://pengajar.co.id/

Pengertian Pustakawan

Pengertian Pustakawan

Pengertian Pustakawan

 

Pustakawan adalah

seseorang yang melaksanakan kegiatan fungsi perpustakaan, dokumentasi dan informasi dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu pengetahuan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi yang dimilikinya melalui pendidikan.

 

Kewajiban Umum

Setiap pustakawan Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa profesi pustakawan adalah profesi yang terutama mengemban tugas pelayanan, pendidikan, dan penelitian.

Setiap Pustakawan Indonesia dalam menjalankan profesinya diwajibkan menjaga tindakan, martabat, dan moral serta mengutamakan pengabdian pada negara dan bangsa.

Setiap Pustakawan Indonesia menghargai dan mencintai kepribadian dan kebudayaan Indonesia.

Setiap pustakawan Indonesia mengamalkan ilmu pengetahuannya untuk kepentingan sesama manusia, masyarakat bangsa, dan agama.

Setiap Pustakawan Indonesia menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat pribadi yang diperoleh dari masyarakat yang dilayani.

 

Kewajiban kepada Organisasi dan Profesi

Setiap Pustakawan Indonesia menjadi Ikatan Pustakawan Indonesia sebagai forum kejja sama, tempat konsultasi dan tempat penggemblengan pribadi guna meningkatkan ilmu dalam pengembangan profesi antara sesama pustakawan.

Setiap Pustakawan Indonesia memberikan sumbangan tenaga, pikiran, dan dana kepada organisasi untuk kepentingan pengembangan ilmu dan perpustakaan di Indonesia.

Setiap Pustakawan Indonesia menjauhkan diri dari perbuatan dan ucapan serta sikap dan tingkah laku yang merugikan organisasi dan profesi, dengan cara menjungjung tinggi nama baik Ikatan Pustakawan Indonesia.

Setiap Pustakawan Indonesia berusaha mengembangkan organisasi ikatan Pustakawan Indonesia dengan jalan selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan di bidang perpustakaan dan yang berkaitan dengannya.

 

Kewajiban antara Sesama Pustakawan

Setiap Pustakawan Indonesia berusaha memelihara hubungan persaudaraaan dengan mempererat rasa solidaritas antara pustakawan.

Setiap Pustakawan Indonesia saling menasihati dengan penuh kebijaksanaan demi kebenaran dan kepentingan pribadi, organisasi, dan masyarakat.

Setiap Pustakawan Indonesia saling menghargai pendapat dan sikap masing-masing meskipun berbeda.

 

Kewajiban terhadap Diri Sendiri

Setiap Pustakawan Indonesia selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi.

Setiap Pustakawan Indonesia memelihara akhlak dan kesehatannya untuk dapat hidup dengan tenteram dan bekerja dengan baik.

Setiap Pustakawan Indonesia selalu meningkatkan pengetahuan serta keterampilannya, baik dalam pekerjaan maupun dalam pergaulan di masyarakat.

 

Pelaksanaan Kode Etik

Setiap Pustakawan Indonesia mempunyai tanggung jawab moral untuk melaksanakan Kode Etik ini dengan sebaik-baiknya.

SANKSI

Pustakawan yang melanggar AD/ART IPI dan kode etik pustakawan Indonesia, dikenai sanksi sesuai pelanggaran dan dapat diajukan ke Dewan kehormatan Ikatan Pustakawan Indonesia untuk keputusan lebih lanjut.

Sumber : https://duniapendidikan.co.id/

Konsep Masyarakat Madani Dan Penjelasannya

Konsep Masyarakat Madani

Konsep Masyarakat Madani Dan Penjelasannya

Konsep Masyarakat Madani

Masyarakat Madani

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem, di mana sebagian besar interaksi antara individu dalam kelompok. Kata “masyarakat” itu sendiri berakar pada kata Arab, ‘musyarak’. Lebih abstrak, masyarakat adalah jaringan hubungan antar entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang saling bergantung satu sama lain. Umumnya, istilah komunitas digunakan untuk merujuk pada sekelompok orang yang tinggal bersama dalam komunitas reguler.

Sedangkan kata society berasal sari latin ‘societas’ yang berarti hubungan persahabatan dengan orang lain. Societas berasal dari kata socius yang berarti teman, sehingga makna masyarakat erat kaitannya dengan kata sosial. Secara implisit, kata society berarti setiap anggota mempunyai minat serta minat yang sama untuk mencapai tujuan bersama.

Selanjutnya, orang yang pertama kali menelurkan istilah civil society adalah Cicero (106-43 SM), sebagai orator Yunani kuno. Civil society menurut Cicero adalah komunitas politik beradab seperti yang dicontohkan oleh orang-orang perkotaan yang mempunyai kode etik mereka sendiri. Dengan konsep kewarganegaraan serta budaya kota, kota ini tidak hanya memahami konsentrasi penduduk tapi juga masyarakat politik (peradaban).

Masyarakat sipil

Masyarakat sipil adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris civil society yang diambil bahasa Latin, Cvilas Soceitas. Secara historis, Adam Ferguson, seorang aktivis asal Italia, adalah salah satu titik asal penggunaan ekspresi civil society, yang kemudian diterjemahkan sebagai masyarakat sipil. Gagasan civil society adalah tujuan utama pembongkaran masyarakat Marxis. Civil society menampilkan dirinya sebagai area kepentingan pribadi individu serta pemenuhan tujuan pribadi secara cuma-cuma, serta adalah bagian dari masyarakat yang menentang struktur politik atau berbeda dari negara. Masyarakat sipil mempunyai dua bidang yang berbeda, ialah medan politik (moral) serta sosioekonomi yang netral secara moral serta instrumental.

Masyarakat madani dapat didefinisikan sebagai masyarakat beradab dalam membangun, hidup, serta kehidupan yang berarti. Masyarakat madani akan terwujud jika sebuah masyarakat menerapkan prinsip demokrasi dengan baik.

Konsep masyarakat madani

Konsep masyarakat madani adalah penerjemahan atau penglslaman dari konsep masyarakat sipil (civil soceity). Orang yang pertama kali mengungkapkan istilah ini adalah Anwar Ibrahim serta dikembangkan di Indonesia oleh Nurcholis Majid. Makna masyarakat madani sebagai masyarakat sipil mengacu pada konsep serta bentuk masyarakat Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Madinah dianggap sebagai legitimasi historis dari tidak adanya pembentukan masyarakat sipil dalam masyarakat Muslim modern.

Keterhubungan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah elemen penting dalam masyarakat sipil, karena ketertiban serta penegakan hukum adalah fondasi masyarakat madani. Oleh karena itu, kegiatan politik yang dilakukan oleh masyarakat madani dalam kaitannya dengan negara harus selalu berada dalam batas-batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan serta kebebasan warga yang ingin dikembangkan masyarakat madani tidak berarti kebebasan absolut dimana setiap orang dapat melakukan apapun yang ia inginkan.

Masyarakat madani

Masyarakat madani adalah masyarakat yang mampu menjadi sarana pemantauan negara. Masyarakat adalah pengawas tertinggi serta tertinggi dari perilaku negara atau kekuasaan politik atau pemerintahan. Pemantau publik negara melalui anggota yang peduli dengan masalah umum, meskipun tidak duduk di institusi perwakilan masyarakat yang adalah institusi politik formal yang menjalankan fungsi pengawasan politik.

Pengawasan oleh rakyat terbuka untuk semua orang yang mau serta mampu memberikan nasehat serta kritik dari pemerintah. Salah satu lembaga publik yang penting dalam proses pemantauan adalah media massa. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika masyarakat madani membutuhkan media massa yang bebas serta berani untuk memberi saran, masukan, serta kritik kepada pemerintah.

 

Artikel terkait :

Sejarah Perkembangan HAM (4 Generasi)

Sejarah Perkembangan HAM

Sejarah Perkembangan HAM (4 Generasi)

Sejarah Perkembangan HAM

Sejarah HAM

Secara historis, hak asasi manusia seperti yang sekarang dikenal memiliki sejarah perjuangan panjang bahkan sejak perjuangan abad ke 13 untuk menetapkan gagasan tentang hak asasi manusia ini setelah dimulai segera setelah penandatanganan Magna Charta pada tahun 1215 oleh raja John Lackbland, sering dicatat bahwa peristiwa ini dicatat sebagai awal dari sejarah perjuangan hak asasi manusia, walaupun belum menjadi perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diketahui.

Perkembangan hak asasi manusia ditandai dengan penandatanganan Polition of Rights 1628 oleh Raja Charles 1. Jika pada 1215 sang raja dihadapkan pada bangsawan dan gereja, yang mendorong lahirnya Magna Charta, Pada tahun 1628 raja menghadapi parlemen yang terdiri dari rakyat (House of Comouons) fakta ini menunjukkan bahwa perjuangan hak asasi manusia memiliki korelasi yang sangat erat dengan perkembangan demokrasi.

Perkembangan pemikiran tentang hak asasi manusia terbagi dalam 4 generasi:

Generasi Pertama

Menganggap bahwa gagasan tentang hak asasi manusia hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran generasi pertama berfokus pada bidang hukum dan politik yang disebabkan oleh dampak dan situasi Perang Dunia II, totalitarianisme dan keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan tatanan hukum baru. Pada generasi pertama ini gagasan Immanuel Kant berkembang di mana negara dan pemerintah tidak melakukan intervensi dalam urusan warganya kecuali dalam urusan kepentingan umum. Aliran pemikiran yang disebut liberalisme ini dirumuskan dalam argumen bahwa Pemerintah dengan sedikit campur tangan terhadap warga negara adalah Pemerintah yang baik. Dalam pandangan ini negara dianggap sebagai Nachwachterstaat atau negara jam malam yang memiliki ruang gerak yang sangat sempit dalam mengatur kehidupan rakyatnya, tidak hanya di bidang politik tapi juga di bidang ekonomi. Dalam kegiatan konsep ini di bidang ekonomi didominasi oleh proposisi: Laissez faire, laissez aller “yang berarti bahwa jika orang diijinkan untuk menjaga kepentingan ekonomi masing-masing maka dengan sendirinya kondisi ekonomi seluruh negara akan sehat.

Generasi Kedua

Pada saat ini, pemikiran hak asasi manusia tidak hanya menuntut hak-hak yuridis tetapi juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran hak asasi manusia generasi kedua menunjukkan perpanjangan konsep dan cakupan hak asasi manusia. Dalam generasi kedua ini dua perjanjian lahir: Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Kedua Perjanjian tersebut disepakati dalam Sidang Umum PBB tahun 1966. Pada generasi kedua, hak-hak yuridis kurang ditekankan sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan sosial budaya, hak ekonomi dan hak politik. Pada saat ini pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan karenanya harus aktif dalam mengatur kehidupan ekonomi dan sosial masyarakatnya. Negara dalam konsep ini disebut Negara Kesejahteraan atau Negara Pelayanan Sosial.

Generasi Ketiga

Generasi ketiga ini lahir sebagai reaksi terhadap pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan satu kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan legal dalam keranjang yang disebut hak pembangunan. Dalam pelaksanaan pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan dimana ada penekanan pada hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama, sementara hak lainnya diabaikan sehingga menyebabkan banyak korban, karena banyak hak orang lain dilanggar.

Generasi Keempat

Setelah banyak dampak negatif dari pemikiran HAM generasi ketiga, ada generasi keempat yang mengkritik peran dominan negara dalam sebuah proses pembangunan yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan menyebabkan pengabaian terhadap kesejahteraan rakyat. Generasi keempat pemikiran hak asasi manusia dipelopori oleh negara-negara Asia yang pada tahun 1983 melahirkan sebuah deklarasi hak asasi manusia yang disebut Deklarasi Tugas-Tugas Dasar Rakyat dan Pemerintahan Asia.

Deklarasi ini lebih maju daripada rumusan generasi ketiga, karena tidak hanya mencakup tuntutan struktural tapi juga sisi penciptaan tatanan sosial yang adil. Selain itu, Deklarasi Hak Asasi Manusia Asia telah membahas masalah ‘kewajiban mendasar’ tidak hanya ‘hak asasi manusia’. Deklarasi tersebut juga secara positif menegaskan keharusan negara untuk memenuhi hak asasi manusia rakyatnya. Beberapa isu dalam deklarasi ini berkaitan dengan hak asasi manusia terkait dengan perkembangannya; Pembangunan Sosial, Perdamaian, Partisipasi Komunitas, Hak Budaya, Hak-Hak Sosial.

 

Sumber : https://pelajaranips.co.id/

Teknik Menanam Bawang Merah Organik

Teknik Menanam Bawang Merah Organik

Teknik Menanam Bawang Merah Organik

Teknik Menanam Bawang Merah Organik

Menanam Bawang Merah

Kian lama  harga pupuk bertambah mahal, apalagi ada yang naik 3 kali lipat hingga petani tidak dapat membelinya. Biaya untuk bertanam jadi makin tinggi namun akhirnya yang didapatkan makin lama makin menyusut. Hingga kerugian kerap menerpa beberapa petani kita. maka mesti di mencari jalur keluar supaya biaya tanam yang murah namun hasil yang didapatkan makin bagus, banyak serta berkwalitas baik.

Tehnik menanam

Sebenarnaya tehnik menanam dengan sistem organik telah lama diaplikasikan, namun terkikis karenanya ada pupuk pestisida. Dengan harga pupuk yang makin mahal serta makin langka ada, maka pilihannya dengan kembali denagan memnggunakan pupuk organik. tak hanya hasil yang bagus tentu biaya yang dikeluarkan makin sedikit. yang sangat penting yaitu ramah lingkungan.

Pelajari teknik menanam bawang merah organik

Pertama, tanah dicangkul agak dalam serta rumputnya di ambil ( kebruk kalet : bahasa petani batu ), setelah itu digulut dengan lebar 80 cm. Kemudian Guludan ditaburi pupuk kandang. Pupuk kandang ditutup dengan tanah serta permukaan guludan dibikin rata. Pada musim penghujan permukaan guludan dibikin agak lebih tinggi supaya tidak terendam air hujan. tinggi guludan pada musim kemarau 30 cm serta musim hujan 40 cm.

Setelah itu bibit yang sudah siap lantas ditanam pada guludan (diponjo) dengan jarak 20 cm, lantas ditutup menggunakan daun pahit-pahitan ( daun yang terasa pahit ). Step setelah itu yaitu penyiangan, menggemburkan tanah serta menguruk tanaman tipis-tipis sesuai dengan perkembangan tanaman.

Pemberantasan hama serta penyakit

Pemberantasan hama serta penyakit menggunakan rendaman daun pahitan serta bawang putih. Sesudah cukup umur tanaman dicabut, diikat serta setelah itu disiger.

Sepanjang sistem penanaman berjalan senantiasa dibayangi kesangsian dikarenakan seolah-olah menentang arus, walau dengan sistem pertanian organik bermakna ikuti hukum alam. Paguyuban dan koperasi belum dapat memasarkan hasil panen hingga terpaksa saya menjualnya seharga product konvensional.

Sumber : https://lahan.co.id/

Pengertian Relay adalah

Pengertian Relay adalah

Pengertian Relay adalah

Pengertian Relay adalah

Pengertian

Relay adalah Saklar (Switch) yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen Electromechanical (Elektromekanikal) yang terdiri dari 2 bagian utama yakni Elektromagnet (Coil) dan Mekanikal (seperangkat Kontak Saklar/Switch). Relay menggunakan Prinsip Elektromagnetik untuk menggerakkan Kontak Saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil (low power) dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Sebagai contoh, dengan Relay yang menggunakan Elektromagnet 5V dan 50 mA mampu menggerakan Armature Relay (yang berfungsi sebagai saklarnya) untuk menghantarkan listrik 220V 2A.

Prinsip Kerja Relay

Pada dasarnya, Relay terdiri dari 4 komponen dasar  yaitu :

  1. Electromagnet (Coil)
  2. Armature
  3. Switch Contact Point (Saklar)
  4. Spring

Kontak Poin (Contact Point) Relay terdiri dari 2 jenis yaitu :

  • Normally Close (NC) yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di posisi CLOSE (tertutup)
  • Normally Open (NO) yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di posisi OPEN (terbuka)

Berdasarkan gambar diatas, sebuah Besi (Iron Core) yang dililit oleh sebuah kumparan Coil yang berfungsi untuk mengendalikan Besi tersebut. Apabila Kumparan Coil diberikan arus listrik, maka akan timbul gaya Elektromagnet yang kemudian menarik Armature untuk berpindah dari Posisi sebelumnya (NC) ke posisi baru (NO) sehingga menjadi Saklar yang dapat menghantarkan arus listrik di posisi barunya (NO). Posisi dimana Armature tersebut berada sebelumnya (NC) akan menjadi OPEN atau tidak terhubung. Pada saat tidak dialiri arus listrik, Armature akan kembali lagi ke posisi Awal (NC). Coil yang digunakan oleh Relay untuk menarik Contact Poin ke Posisi Close pada umumnya hanya membutuhkan arus listrik yang relatif kecil.

Arti Pole dan Throw pada Relay

Karena Relay merupakan salah satu jenis dari Saklar, maka istilah Pole dan Throw yang dipakai dalam Saklar juga berlaku pada Relay. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai Istilah Pole and Throw :

  1. Pole : Banyaknya Kontak (Contact) yang dimiliki oleh sebuah relay
  2. Throw : Banyaknya kondisi yang dimiliki oleh sebuah Kontak (Contact)

Berdasarkan penggolongan jumlah Pole dan Throw-nya sebuah relay, maka relay dapat digolongkan menjadi :

  1. Single Pole Single Throw (SPST) : Relay golongan ini memiliki 4 Terminal, 2 Terminal untuk Saklar dan 2 Terminalnya lagi untuk Coil.
  2. Single Pole Double Throw (SPDT) : Relay golongan ini memiliki 5 Terminal, 3 Terminal untuk Saklar dan 2 Terminalnya lagi untuk Coil.
  3. Double Pole Single Throw (DPST) : Relay golongan ini memiliki 6 Terminal, diantaranya 4 Terminal yang terdiri dari 2 Pasang Terminal Saklar sedangkan 2 Terminal lainnya untuk Coil. Relay DPST dapat dijadikan 2 Saklar yang dikendalikan oleh 1 Coil.
  4. Double Pole Double Throw (DPDT) : Relay golongan ini memiliki Terminal sebanyak 8 Terminal, diantaranya 6 Terminal yang merupakan 2 pasang Relay SPDT yang dikendalikan oleh 1 (single) Coil. Sedangkan 2 Terminal lainnya untuk Coil.

Selain Golongan Relay diatas, terdapat juga Relay-relay yang Pole dan Throw-nya melebihi dari 2 (dua). Misalnya 3PDT (Triple Pole Double Throw) ataupun 4PDT (Four Pole Double Throw) dan lain sebagainya.

Untuk lebih jelas mengenai Penggolongan Relay berdasarkan Jumlah Pole dan Throw, silakan lihat gambar dibawah ini – Jenis relay berdasarkan Pole dan Throw

Fungsi-fungsi dan Aplikasi Relay

Beberapa fungsi Relay yang telah umum diaplikasikan kedalam peralatan Elektronika diantaranya adalah :

  1. Relay digunakan untuk menjalankan Fungsi Logika (Logic Function)
  2. Relay digunakan untuk memberikan Fungsi penundaan waktu (Time Delay Function)
  3. Relay digunakan untuk mengendalikan Sirkuit Tegangan tinggi dengan bantuan dari Signal Tegangan rendah.
  4. Ada juga Relay yang berfungsi untuk melindungi Motor ataupun komponen lainnya dari kelebihan Tegangan ataupun hubung singkat (Short).

Sumber:

https://www.gurupendidikan.co.id/

Pengertian Thermistor adalah

Pengertian Thermistor adalah

Pengertian Thermistor adalah

Pengertian Thermistor adalah

Apa itu Thermistor?

Thermistor adalah salah satu jenis Resistor yang nilai resistansi atau nilai hambatannya dipengaruhi oleh Suhu (Temperature). Thermistor merupakan singkatan dari “Thermal Resistor” yang artinya adalah Tahanan (Resistor) yang berkaitan dengan Panas (Thermal). Thermistor terdiri dari 2 jenis, yaitu Thermistor NTC (Negative Temperature Coefficient) dan Thermistor PTC (Positive Temperature Coefficient).

Komponen Elektronika yang peka dengan suhu ini pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan inggris yang bernama Michael Faraday pada 1833. Thermistor yang ditemukannya tersebut merupakan Thermistor jenis NTC (Negative Temperature Coefficient). Michael Faraday menemukan adanya penurunan Resistansi (hambatan) yang signifikan pada bahan Silver Sulfide ketika suhu dinaikkan. Namun Thermitor komersil pertama yang dapat diproduksi secara massal adalah Thermistor ditemukan oleh Samuel Ruben pada tahun 1930. Samuel Ruben adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Amerika Serikat.

Seperti namanya, Nilai Resistansi Thermistor NTC akan turun jika suhu di sekitar Thermistor NTC tersebut tinggi (berbanding terbalik / Negatif). Sedangkan untuk Thermistor PTC, semakin tinggi suhu disekitarnya, semakin tinggi pula nilai resistansinya (berbanding lurus / Positif).

Simbol dan Gambar Thermistor PTC dan NTC

Berikut ini adalah Simbol dan Gambar Komponen Thermistor PTC dan NTC :

 

Karaktreristik Thermistor NTC dan PTC

Contoh perubahaan Nilai Resistansi Thermistor NTC saat terjadinya perubahan suhu disekitarnya (dikutip dari Data Sheet salah satu Produsen Thermistor MURATA Part No. NXFT15XH103), Thermistor NTC tersebut bernilai 10kΩ pada suhu ruangan (25°C), tetapi akan berubah seiring perubahan suhu disekitarnya. Pada -40°C nilai resistansinya akan menjadi 197.388kΩ, saat kondisi suhu di 0°C nilai resistansi NTC akan menurun menjadi 27.445kΩ, pada suhu 100°C akan menjadi 0.976kΩ dan pada suhu 125°C akan menurun menjadi 0.532kΩ. Jika digambarkan, maka Karakteristik Thermistor NTC tersebut adalah seperti dibawah ini :

Pada umumnya Thermistor NTC dan Thermistor PTC adalah Komponen Elektronika yang berfungsi sebagai sensor pada rangkaian Elektronika yang berhubungan dengan Suhu (Temperature). Suhu operasional Thermistor berbeda-beda tergantung pada Produsen Thermistor itu sendiri, tetapi pada umumnya berkisar diantara -90°C sampai 130°C. Beberapa aplikasi Thermistor NTC dan PTC di kehidupan kita sehari-hari antara lain sebagai pendeteksi Kebakaran, Sensor suhu di Engine (Mesin) mobil, Sensor untuk memonitor suhu Battery Pack (Kamera, Handphone, Laptop) saat Charging, Sensor untuk memantau suhu Inkubator, Sensor suhu untuk Kulkas, sensor suhu pada Komputer dan lain sebagainya.

Untuk mengetahui cara mengukur/menguji Thermistor (PTC/NTC).

Thermistor NTC atau Thermistor PTC merupakan komponen Elektronika yang digolongkan sebagai Komponen Transduser, yaitu komponen ataupun perangkat yang dapat mengubah suatu energi ke energi lainnya. Dalam hal ini, Thermistor merupakan komponen yang dapat mengubah energi panas (suhu) menjadi hambatan listrik. Thermistor juga tergolong dalam kelompok Sensor Suhu.


Sumber:

https://www.kuliahbahasainggris.com/

Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan

Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan

Wewenang

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003

Sehubungan dengan itu, BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni:

Pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Pemeriksaan kinerja,yaitu pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu,yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu standar pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Sebelum standar dimaksud ditetapkan, BPK perlu mengkonsultasikannya dengan pihak pemerintah serta dengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan.

Artikel terkait :

Visi dan Misi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Visi dan Misi Badan Pemeriksa Keuangan

Visi dan Misi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Visi dan Misi Badan Pemeriksa Keuangan

Setiap kelembagaan yang dibentuk disuatu negara pasti mempunyai cita-cita atau tujuan yang ingin di capai khususnya untuk kepentingan bersama. Dimana cita-cita itu akan dapat dilihat dalam visi misi kelembagaan tersebut. Berikut visi misi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

VISI

Menjadi Lembaga Pemeriksa Keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

MISI

  1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
  2. Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
  3. Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara.

Dalam melaksanakan misinya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  menjaga nilai-nilai dasar sebagai berikut:

  1. Independensi

Artinya bahwa BPK menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

Integritas

Artinya BPK membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

Profesionalisme

Artinya BPK membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Fungsi dan Tanggung Jawab Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia

Secara umum tanggung jawab BPK sesuai Pasal 23E UUD 1945 adalah untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung  jawab tentang keuangan negara. Namun pada dasarnya fungsi dan tanggung jawab dari BPK dapat dilihat sebagai berikut:

Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemangku Kepentingan

Pengelolaan keuangan negara yang baik adalah pengelolaan keuangan negara yang dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikelola secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Melalui sasaran strategis ini BPK mengharapkan adanya kontribusi dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan mempercepat upaya perbaikan mutu pengelolaan keuangan negara secara komprehensif.

Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan

Manajemen pemeriksaan mencakup kegiatan perencanaan strategis pemeriksaan, perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan untuk seluruh jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK.

Melalui sasaran strategis ini, BPK melakukan upaya pengendalian mutu pemeriksaan yang sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara dan kode etik serta sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Sasaran strategis ini juga meliputi upaya peningkatan cakupan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Melalui pelaksanaan pemeriksaan yang terintegrasi, BPK berkomitmen untuk meningkatkan fungsi manajemen pemeriksaan melalui pelaksanaan pemeriksaan yang lebih efisien dan efektif melalui pemanfaatan biaya pemeriksaan yang optimal dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pemeriksaan yang dikelola dengan baik akan memberikan hasil pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan.

Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan

BPK dapat memberikan pendapat kepada para pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjannya. Pendapat yang diberikan dapat berupa perbaikan kebijakan dan tata kelola di bidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, privatisasi, likuidasi, merger, akuisisi, penyertaan modal pemerintah, penjaminan pemerintah, dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Di samping itu, BPK juga dapat memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Kewenangan BPK dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara memungkinkan BPK memiliki data dan informasi keuangan negara yang diperlukan dalam memberikan pendapat dan pertimbangan yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan.

Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik secara sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. BPK melakukan pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan BUMN/BUMD.

 

Sumber : https://pendidikan.co.id/

Sejarah Berdirinya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Sejarah Berdirinya Badan Pemeriksa Keuangan

Sejarah Berdirinya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Sejarah Berdirinya Badan Pemeriksa Keuangan

Sejarah Berdirinya BPK

Dalam Suprastruktur ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari peran lembaga-lembaga independen yang juga membentu mempengaruhi dan mengawasi berjalannya roda pemerintahan di Indonesia. Salah satunya yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau yang lebih dikenal dengan sebutan BPK. Secara historis dapat kita lihat bahwa berdasarkan Surat Penetapan amanat UUD Tahun 1945 telah dikeluarkan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di Kota Magelang.

Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Soerasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 No.94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara, dan untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang lama yang berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda).

Suprastruktur ketatanegaraan Republik Indonesia

Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948 tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Karena saat itu Negara Republik Indonesia yang ibukotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945, ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.

Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk pula Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer (BPK Hindia Belanda) pada masa pemerintah Netherland Indies Civil Administration (NICA).

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dengan kembalinya bentuk Negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka  Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor yang namanya lebih dikenal dengan Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalia Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari Algemene Rekenkamer di Bogor.

Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5) kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 sampai sekarang dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.

Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu:

  • UU No.17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara
  • UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
  • UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

 

Sumber : https://www.ilmubahasainggris.com/