Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan

Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan

Wewenang

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003

Sehubungan dengan itu, BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni:

Pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Pemeriksaan kinerja,yaitu pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu,yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu standar pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Sebelum standar dimaksud ditetapkan, BPK perlu mengkonsultasikannya dengan pihak pemerintah serta dengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan.

Artikel terkait :

Visi dan Misi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Visi dan Misi Badan Pemeriksa Keuangan

Visi dan Misi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Visi dan Misi Badan Pemeriksa Keuangan

Setiap kelembagaan yang dibentuk disuatu negara pasti mempunyai cita-cita atau tujuan yang ingin di capai khususnya untuk kepentingan bersama. Dimana cita-cita itu akan dapat dilihat dalam visi misi kelembagaan tersebut. Berikut visi misi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

VISI

Menjadi Lembaga Pemeriksa Keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

MISI

  1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
  2. Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
  3. Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara.

Dalam melaksanakan misinya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  menjaga nilai-nilai dasar sebagai berikut:

  1. Independensi

Artinya bahwa BPK menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

Integritas

Artinya BPK membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

Profesionalisme

Artinya BPK membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

Fungsi dan Tanggung Jawab Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia

Secara umum tanggung jawab BPK sesuai Pasal 23E UUD 1945 adalah untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung  jawab tentang keuangan negara. Namun pada dasarnya fungsi dan tanggung jawab dari BPK dapat dilihat sebagai berikut:

Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Memenuhi Harapan Pemangku Kepentingan

Pengelolaan keuangan negara yang baik adalah pengelolaan keuangan negara yang dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikelola secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Melalui sasaran strategis ini BPK mengharapkan adanya kontribusi dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan mempercepat upaya perbaikan mutu pengelolaan keuangan negara secara komprehensif.

Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan

Manajemen pemeriksaan mencakup kegiatan perencanaan strategis pemeriksaan, perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan untuk seluruh jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK.

Melalui sasaran strategis ini, BPK melakukan upaya pengendalian mutu pemeriksaan yang sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara dan kode etik serta sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Sasaran strategis ini juga meliputi upaya peningkatan cakupan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Melalui pelaksanaan pemeriksaan yang terintegrasi, BPK berkomitmen untuk meningkatkan fungsi manajemen pemeriksaan melalui pelaksanaan pemeriksaan yang lebih efisien dan efektif melalui pemanfaatan biaya pemeriksaan yang optimal dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pemeriksaan yang dikelola dengan baik akan memberikan hasil pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan.

Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat dan Pertimbangan

BPK dapat memberikan pendapat kepada para pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjannya. Pendapat yang diberikan dapat berupa perbaikan kebijakan dan tata kelola di bidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, privatisasi, likuidasi, merger, akuisisi, penyertaan modal pemerintah, penjaminan pemerintah, dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Di samping itu, BPK juga dapat memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Kewenangan BPK dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara memungkinkan BPK memiliki data dan informasi keuangan negara yang diperlukan dalam memberikan pendapat dan pertimbangan yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan.

Meningkatkan Percepatan Penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik secara sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. BPK melakukan pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan BUMN/BUMD.

 

Sumber : https://pendidikan.co.id/

Sejarah Berdirinya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Sejarah Berdirinya Badan Pemeriksa Keuangan

Sejarah Berdirinya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Sejarah Berdirinya Badan Pemeriksa Keuangan

Sejarah Berdirinya BPK

Dalam Suprastruktur ketatanegaraan Republik Indonesia tidak terlepas dari peran lembaga-lembaga independen yang juga membentu mempengaruhi dan mengawasi berjalannya roda pemerintahan di Indonesia. Salah satunya yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau yang lebih dikenal dengan sebutan BPK. Secara historis dapat kita lihat bahwa berdasarkan Surat Penetapan amanat UUD Tahun 1945 telah dikeluarkan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di Kota Magelang.

Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Soerasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 No.94-1 telah mengumumkan kepada semua instansi di Wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajibannya dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara, dan untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang lama yang berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda).

Suprastruktur ketatanegaraan Republik Indonesia

Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 Nopember 1948 tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Karena saat itu Negara Republik Indonesia yang ibukotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945, ketuanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.

Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk pula Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer (BPK Hindia Belanda) pada masa pemerintah Netherland Indies Civil Administration (NICA).

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dengan kembalinya bentuk Negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka  Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor yang namanya lebih dikenal dengan Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalia Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari Algemene Rekenkamer di Bogor.

Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5) kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 sampai sekarang dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.

Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu:

  • UU No.17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara
  • UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
  • UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

 

Sumber : https://www.ilmubahasainggris.com/

Pelihara Aset Sejarah, Kemendikbud Lakukan Restorasi Film Nasional

Pelihara Aset Sejarah, Kemendikbud Lakukan Restorasi Film Nasional

Pelihara Aset Sejarah, Kemendikbud Lakukan Restorasi Film Nasional

Kemendikbud — Untuk menjaga dan memelihara aset sejarah

dan budaya nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbangfilm) melakukan restorasi film nasional. Tahun 2017 ini Pusbangfilm melakukan restorasi terhadap film Pagar Kawat Berduri arahan sutradara Asrul Sani yang diproduksi tahun 1961.

“Tahun ini sebagai langkah awal kita lakukan restorasi terhadap salah satu film bersejarah, yaitu Pagar Kawat Berduri. Hasil restorasi ini nanti akan kita putar tanggal 20 Desember 2017,” kata Kepala Bidang Apresiasi dan Tenaga Perfilman Pusbangfilm, Sanggupri, di Jakarta, Senin (11/12/2017). Film hasil restorasi ini rencananya akan diputar di Pusat Perfilman Usmar Ismail Jakarta, dan akan dihadiri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dan sejumlah tokoh perfilman nasional.

Tujuan program restorasi film nasional ini adalah mengembalikan kualitas

arsip film sedekat mungkin dengan kualitas awalnya dan juga merupakan upaya pelestarian budaya Indonesia. “Selain itu juga untuk mengembalikan dan meningkatkan minat generasi muda untuk mengenal sejarah bangsa melalui film,” kata Sanggupri.

Pekerjaan restorasi film nasional dikerjakan pihak ketiga melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah. Pemenang lelang adalah PT Render Digital Indonesia, yang bertugas menyelesaikan restorasi dalam jangka waktu 100 hari.

Rizka F. Akbar dari PT Render Digital Indonesia menjelaskan bahwa proses restorasi terdiri dari tiga tahap yaitu: 1. prarestorasi, 2. restorasi, dan 3. pascarestorasi. “Pada tahap prarestorasi kita melakukan riset, kurasi, dan assessment terhadap koleksi film. Kemudian tahap restorasi yaitu pembersihan dan reparasi fisik master film serta digitalisasi yaitu proses scanning dan telecine,” jelas Rizka. Di tahap pascarestorasi dilakukan restorasi digital untuk gambar dan koreksi warna, restorasi digital untuk suara, serta digital film mastering.

Film Pagar Kawat Berduri bercerita tentang apa makna perjuangan, baik ditinjau

dari sisi pejuang Indonesia yang tertawan Belanda ini, maupun dari sisi serdadu Belanda. Film ini mengambil setting pada masa perjuangan rakyat Indonesia merebut kemerdekaan dari Belanda. Aktor yang bermain di film ini antara lain Sukarno M. Noor dan B. Ijzerdraat. “Film ini berdurasi 123 menit, dan setelah proses restorasi tetap dipertahankan agar durasinya tetap sama,” kata Rizka menambahkan. (Nur Widiyanto).

 

Baca Juga :

 

 

Kemendikbud Gelar Seminar Nasional Bahas Hasil Pengembangan Kurikulum dan Perbukuan

Kemendikbud Gelar Seminar Nasional Bahas Hasil Pengembangan Kurikulum dan Perbukuan

Kemendikbud Gelar Seminar Nasional Bahas Hasil Pengembangan Kurikulum dan Perbukuan

Kemendikbud — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

melalui Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) menggelar seminar nasional yang bertajuk “Pengembangan Perangkat Kurikulum, Model Pembelajaran, dan Perbukuan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan” di Plaza Insan Berprestasi, Jakarta (11/12/2017).

Seminar ini adalah bentuk laporan Kemendikbud atas apa yang telah dilakukan di sektor

kurikulum dan perbukuan. Selain itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Totok Suprayitno menuturkan ini merupakan wadah untuk bertukar pikiran para pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

“Ini merupakan (ajang) tukar pikiran bagaimana kita menyikapi kurikulum, pembelajaran, dan perbukuan, dalam rangka perbaikan mutu pendidikan,” tutur Totok.

 

Totok mengajak kepada peserta seminar untuk bersama-sama ikut serta

dalam perubahan kurikulum ke arah yang lebih baik.

Seminar ini diisi oleh Bahrul Hayat dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk membahas model pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan perbukuan dalam penguatan pendidikan karakter. Peserta seminar terdiri dari berbagai kalangan yang memiliki keterkaitan di pendidikan (Aji Shahwin)

 

Sumber :

https://sel.co.id/

Pinisi Masuk ke Dalam Daftar Warisan Budaya Takbenda UNESCO

Pinisi Masuk ke Dalam Daftar Warisan Budaya Takbenda UNESCO

Pinisi Masuk ke Dalam Daftar Warisan Budaya Takbenda UNESCO

Kemendikbud — Kapal Pinisi dari Sulawesi Selatan resmi ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO pada Sidang ke-12 Komite Warisan Budaya Takbenda UNESCO di Pulau Jeju, Korea Selatan, Kamis, (7/12/2017). PINISI: Seni Pembuatan Perahu di Sulawesi Selatan atau PINISI: Art of Boatbuilding in South Sulawesi masuk ke dalam UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

Penetapan PINISI: Art of Boatbuilding in South Sulawesi sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO

merupakan bentuk pengakuan dunia internasional terhadap arti penting pengetahuan akan teknik perkapalan tradisional yang dimiliki nenek moyang bangsa Indonesia yang diturunkan dari generasi ke generasi dan yang masih berkembang sampai hari ini.

Pinisi mengacu pada sistem tali temali dan layar sekuner Sulawesi. “Pinisi” tidak hanya dikenal sebagai perahu tradisional masyarakat yang tangguh untuk wilayah kepulauan seperti Indonesia, tetapi juga tangguh pada pelayaran internasional. Pinisi menjadi lambang dari teknik perkapalan tradisional negara Kepulauan. Pinisi adalah bagian dari sejarah dan adat istiadat masyarakat Sulawesi Selatan khususnya dan wilayah Nusantara pada umumnya.

Pengetahuan tentang teknologi pembuatan perahu dengan rumus dan pola penyusunan lambung ini sudah dikenal setidaknya 1500 tahun. Polanya didasarkan atas teknologi yang berkembang sejak 3.000 tahun, berdasarkan teknologi membangun perahu lesung menjadi perahu bercadik. Saat ini pusat pembuatan perahu ini ada di wilayah Tana Beru, Bira dan Batu Licin di Kabupaten Bulukumba. Serangkaian tahapan dari proses pembuatan perahu mengandung nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, seperti kerja tim, kerja keras, ketelitian/presisi, keindahan, dan penghargaan terhadap alam dan lingkungan.

Dengan penetapan Pinisi ini, maka Indonesia telah memiliki delapan elemen budaya dalam Daftar Warisan Budaya

Takbenda UNESCO. Tujuh elemen yang telah terdaftar sebelumnya adalah Wayang (2008), Keris (2008), Batik (2009), Angklung (2010), Tari Saman (2011), dan Noken Papua (2012), dan Tiga Genre Tari Tradisional Bali (2015). Serta satu program Pendidikan dan Pelatihan tentang Batik di Museum Batik Pekalongan (2009).

Komite Warisan Budaya Takbenda UNESCO telah mengadakan sidang sejak 4 Desember 2017 dan akan berakhir pada 9 Desember 2017 di Pulau Jeju, Korea Selatan. Sidang ini dihadiri oleh Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (LBBP) Prancis, Monaco dan Andora yang juga Wakil Tetap RI di UNESCO, yakni Hotmangaradja Pandjaitan. Sidang juga dihadiri oleh Duta Besar/Deputi Wakil Tetap RI untuk UNESCO, T.A Fauzi Soelaiman; Kepala Seksi Pengusulan Warisan Budaya Takbenda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hartanti Maya Krishna; Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba, Tomy Satria Yulianto, beserta tim delegasi Indonesia lainnya.

Hotmangaradja Pandjaitan mengatakan, komunitas dan masyarakat menjadi bagian penting

dalam pengusulan Pinisi ke dalam daftar Intangible Cultural Heritage (ICH) UNESCO. Hal ini menjadi momentum yang dapat dimanfaatkan secara bersama-sama oleh pemerintah pusat dan daerah serta komunitas untuk memberikan perhatian lebih dalam pengelolaan Warisan Budaya Takbenda yang ada di wilayahnya masing-masing terutama bagi pengembangan pengetahuan, teknik, dan seni warisan budaya takbenda yang perlu dilestarikan di tanah air pada umumnya, seperti pembuatan perahu tradisional Pinisi.

Dalam Sidang ke-12 Komite Warisan Budaya Takbenda UNESCO di Pulau Jeju, Korea Selatan, sebanyak 24 negara anggota komite membahas enam nominasi untuk kategori List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding, dan 35 nominasi untuk kategori Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. Peserta sidang terdiri dari 175 negara yang sudah meratifikasi Konvensi 2003 UNESCO.

Sekretariat ICH UNESCO menggarisbawahi tentang perlunya Indonesia membuat program untuk tetap menjaga ketersediaan bahan baku bagi keberlanjutan teknologi tradisional pembuatan Pinisi yang diwujudkan dalam bentuk perahu yang berbahan baku utama kayu. Selain itu sidang juga menilai perlunya program-program baik melalui pendidikan formal, informal maupun nonformal terkait dengan transmisi nilai tentang teknik dan seni pembuatan perahu tradisional ini kepada generasi muda.

Bersama dengan Pinisi, yang masuk dalam kategori Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, diinskripsi juga antara lain Organ Craftsmanship and music dari Jerman; Kumbh Mela, Festival keagamaan terbesar dari India yang dilaksanakan 12 tahun sekali; Art of Neapolitan Pizzaiuolo dari Italy; dan Traditional System of Corongo’s Water Judges dari Peru.

 

Sumber :

https://merkterbaik.com/

Macam-Macam Tumbuhan Lumut

Macam-Macam Tumbuhan Lumut

Macam-Macam Tumbuhan Lumut

Macam-Macam Tumbuhan Lumut

Berdasarkan bentuknya tubuhnya, macam macam tumbuhan lumut dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

Tumbuhan Lumut Hati (Hepaticae)

Tumbuhan lumut hati berbentuk lembaran. Hidup menempel di atas permukaan tanah yang lembab, menempel di tebing yang basah, atau terapung di atas permukaan air. Alat perkembangbiakannya jantan dan betinanya berbentuk mirip pohon kelapa kecil dan tumbuh dari lembaran-lembaran thalusnya. Selain itu, lumut hati juga memiliki alat perkembangbiakan vegetative berupa gemmae yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Gemmae biasanya berbentuk seperti serpihan kecil berwarna hijau yang terdapat dalam struktur berbentuk cawan yang disebut dengan gemmae cup. Contoh lumut hati adalah Marchantia polymorpha yang dapat digunakan sebagai obat hepatitis dan Ricciocarpus natans yang merupakan tumbuhan lumut hati yang hidup terapung di permukaan air. Tumbuhan ini dimanfaatkan sebagai tanaman hias di dalam akuarium.

Lumut Daun (Musci)

Lumut daun memiliki bentuk mirip dengan tumbuhan yang biasa kita temui. Lumut daun telah memiliki daun, batang yang tegak, dan rizoid yang mirip akar tumbuhan. Lumut daun seringkali disebut lumut sejati. Di bagian ujung lumut ini terdapat bagian yang menggembung sebagai penghasil spora. Tumbuhan lumut daun dapat ditemukan di tanah, tembok, dan tempat-tempat lain. Di hutan, jenis Polytrichum commune sering membentuk hamparan seperti karpet beludru hijau. Ada juga yang hidup di tempat terbuka seperti rawa-rawa, misalnya lumut gambut (Sphagnum sp). Lumut gambut yang telah disterilkan dapat dimanfaatkan sebagai pembalut luka dalam pembedahan. Selain itu, lumut gambut yang telah dikeringkan dapat digunakan sebagai bahan bakar.

Lumut tanduk

tumbuhan lumut tanduk secara umum menyerupai tumbuhan lumut hati dan tumbuhan laut sejati, tetapi sporofitnya berbentuk memanjang seperti tanduk. Tumbuhan lumut tanduk sering dijumpai berlimpah di tempat-tempat yang basah seperti di tepi sungai, tepi danau, atau di sepanjang selokan. Contoh tumbuhan lumut tanduk adalah Anthoceros sp dan Notothylus valvata.


Baca Artikel Lainnya:

Macam-Macam Kebutuhan Manusia

Macam-Macam Kebutuhan Manusia

Macam-Macam Kebutuhan Manusia

Macam-Macam Kebutuhan Manusia

Macam-macam kebutuhan dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kepentingannya, waktu pemenuhannya, sifatnya, dan penggunaannya.

menurut tingkat kepentingannya

dapat dibedakan atas kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier.
  • Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi pemuasannya agar manusia dapat menjaga kelangsungan hidupnya dengan baik. Kebutuhan yang tergolong dalam kebutuhan primer adalah makan dan minum (pangan), pakaian (sandang), dan perumahan (papan).
  • Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan atau pelengkap yang pemuasannya dapat ditunda. Kebutuhan yang tergolong dalam kebutuhan sekunder adalah olahraga, hiburan, radio, dan televisi. Dengan terpenuhinya kebutuhan sekunder, manusia bisa hidup lebih baik, lebih senang, dan lebih beradab.
  • Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi dengan mengonsumsi benda yang tergolong mewah atau luks. Kebutuhan tergolong dalam kebutuhan tersier adalah mobil, intan berlian, dan vila.

menurut waktu pemenuhan

dapat dibedakan atas kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang.
  • Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan mendesak dan sangat penting yang harus dipenuhi saat itu juga. Contohnya adalah makan dan minum ketika lapar, obat ketika sakit, atau payung ketika hujan.
  • Kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang pemuasannya tidak harus dilakukan sekarang dan bisa ditunda hingga masa yang akan datang. Contohnya adalah rekreasi (berlibur ke Bali).

menurut sifatnya

dapat dibedakan atas kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani.
  • Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang perlu dipenuhi agar jasmani manusia bisa berfungsi dengan baik. Kebutuhan jasmani umumnya bisa dipenuhi dengan mengonsumsi benda yang berwujud, seperti makan, minum, pakaian, rumah, sepeda, arloji, dan sepatu.
  • Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang perlu dipenuhi agar rohani atau mental manusia bisa berfungsi dengan baik. Kebutuhan rohani umumnya bisa dipenuhi dengan mengonsumsi benda tak berwujud, seperti pendidikan, agama, dan hiburan.

menurut subjeknya

dapat dibedakan atas kebutuhan pribadi dan kebutuhan sosial.
  • Kebutuhan pribadi adalah kebutuhan yang harus dipenuhi berdasarkan selera atau pilihan pribadi. Contohnya, Afdan membutuhkan sepatu hitam, sedangkan Wawan membutuhkan sepatu putih.
  • Kebutuhan sosial adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan bersama, mulai dari keluarga hingga masyarakat. Contohnya, kebutuhan akan jembatan penyeberangan, jalan raya, atau listrik.

Sumber:

https://www.sekolahbahasainggris.co.id/

Daftar Pustaka adalah

Daftar Pustaka adalah

Daftar Pustaka adalah

Daftar Pustaka adalah

Pengertian Daftar Pustaka

Daftar pustaka adalahsusunan sumber informasi yang umumnya berasal dari sumber tertulis berupa buku-buku, makalah, karangan di koran dan majalah, dan sejenisnya. Dalam pengertian yang lain, daftar pustaka adalah sebuah daftar rinci pada sebuah karya tulis yang memuat sumber-sumber pustaka yang digunakan oleh peneliti. Daftar pustaka dikenal juga sebagai referensi, bibliografi, sumber rujukan, atau sumber acuan. Daftar pustaka ditempatkan setelah isi karangan dan ditulis pada halaman tersendiri. Daftar pustaka berfungsi sebagai pertanggungjawaban ilmiah terhadap gagasan-gagasan orang lain yang telah digunakan oleh seseorang untuk menjelaskan atau memperkuat gagasannya di dalam sebuah karya ilmiah.
Ada banyak contoh penulisan daftar pustaka yang bisa menjadi panduan. Perbedaan contoh penulisan daftar pustaka ini disebabkan oleh perbedaan cara atau sistem penulisan yang digunakan.

Cara Menulis Daftar Pustaka

Setidaknya adalah 3 cara (sistem) yang dapat kita gunakan untuk menulis daftar pustaka, yaitu:
  • Sistem Nama dan Tahun (Name and Year System): Dikenal 2 sistem yaitu sistem Harvard dan sistem Vancouver. Daftar pustaka disusun secara abjad berdasarkan nama akhir penulis. Penunjukannya dalam karya ilmiah dengan mencantumkan tahun terbit di antara tanda kurung mengikuti nama penulis, atau dengan mencantumkan nama penulis dan tahun terbit di antara tanda kurung pada akhir kalimat.
  • Sistem Kombinasi Abjad dan Nomor (Alphabet-number system. number system with references alphabetized): Pada cara ini kutipan daftar pustaka dalam naskah karya ilmiah diberi nomor sesuai dengan nomor pada daftar pustaka yang disusun secara abjad.
  • Sistem Nomor (Citation Number System): Pada cara ini, setiap kutipan dalam naskah karya ilmiah diberi nomor secara berurutan dan susunan daftar pustaka juga mengikuti urutan seperti tercantum dalam naskah karya ilmiah dan tidak secara abjad. Nama semua penulis ditulis untuk jumlah penulis sampai dengan 6. Jika jumlahnya lebih dan 6 maka hanya 3 penulis pertama yang ditulis dan diikuti dengan kata dkk atau et.al.
Selain itu, penulisan daftar pustaka juga disesuaikan dengan asal sumber pustaka. Jika bersumber dari buku, urutan penulisan daftar pustakanya adalah nama pengarang, diikuti tahun penerbitan, dan diakhiri dengan titik. Judul buku ditulis dengan huruf miring dengan huruf besar pada awal setiap kata, kecuali kata penghubung. Tempat penerbitan dan nama penerbit dipisahkan dengan titik dua. Penulisan rujukan dengan spasi tunggal dan jarak antara pustaka yang satu dengan yang lain adalah spasi ganda.

Contoh Daftar Pustaka

Contoh daftar pustaka jika sumber rujukan dari buku:
  • Wiyanto, Asul. 2008. Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SMA/MA Kls XI. Grasindo: Jakarta.
Penulisan daftar pustaka jika bersumber dari artikel majalah atau koran, urutan penulisannya adalah nama penulis, tanggal, bulan, dan tahun jika ada. Judul artikelditulis dengan huruf cetak biasa (normal), dan huruf besar pada setiap huruf awal kata, kecuali kata penghubung. Nama majalah/koran dicetak miring dengan huruf besar pada setiap huruf awal kata. Nomor halaman disebut pada bagian akhir. Contoh penulisan daftar pustakanya:
  • Samsul Bahri, M. Peran Profesi Perawat di Masa Mendatang. Jawa Pos, 13 Desember, 2004. hlm. 3.
Penulisan daftar pustaka jika bersumber dari dokumen resmi pemerintah, urutan penulisannya adalah judul atau nama dokumen ditulis di depan dengan cetak miring, diikuti tahun penerbitan dokumen, kota penerbit, dan nama penerbit. Contoh penulisan daftar pustakanya:
  • Undang-Undang Republik indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 1990. Jakarta: PT. Duta Wahana.
Penulisan daftar pustaka jika bersumber dari skripsi, tugas akhir, atau tesis, urutan penulisannya adalah nama penulis ditulis di bagian awal, diikuti tahun yang tercantum pada sampul depan, judul tugas akhir, tesis atau skripsi yang ditulis dengan cetak miring dan diikuti dengan pernyataan tugas akhir, tesis atau skripsi tidak diterbitkan, nama kota tempat perguruan tinggi, dan nama fakultas, serta nama perguruan tinggi tersebut. Contoh daftar pustakanya:
  • Montgomery, R. D. 1987. The Link Between Nurse and Doctor in Indonesian.Unpublished Ph. D. Dissertation, Cornell Univ.
Penulisan daftar pustaka jika bersumber dari internet, urutan penulisannya adalah nama penulis ditulis di bagian awal, diikuti tahun, judul artikel, nama jurnal (cetak miring), dengan keterangan dalam kurung (online), volume dan nomor, diakhiri dengan alamat sumber rujukan tersebut disertai dengan keterangan kapan diakses oleh peneliti, di antara tanda kurung. Contoh daftar pustakanya:
  • Beath, O. A. 1995. Selenium and Other Toxic Minerals in Vegetation. Jurnal ilmu Kesehatan (online), Vol. 2, No. 5 (http//www. kes.ac.id, diakses 24 Desember 2006).

Sumber:

https://www.dosenpendidikan.co.id/

CIRI TUMBUHAN LUMUT

CIRI TUMBUHAN LUMUT

CIRI TUMBUHAN LUMUT

Tumbuhan kecil, mempunyai talus (akar, batang dan daun sukar dibezakan)

hidup selangan Genussi

Genussi dominan adalah Gametofit

Sporofit kekal melekat pada gametofit

kurang daripada 15 cm

Bryophyta mempunyai bentuk badan seperti daun

Ada yang mempunyai jasad taloid seperti piring yang pipih secara dorsiventral

yang mempunyai paksi utama seperti batang yang mengeluarkan apendaj berupa daun

tiada kutikel berlilin dan batang tiada berkas vaskular

gametofit mempunyai struktur berfilamen seperti akar yang disebut rizoid

Rizoid melekatkan tumbuhan kepada batuan atau substrat yang lain

Rizoid bukan akar sebenar, ia selebar satu sel dan tiada jidal akar

Baca Juga :