Kominfo latih 220 orang ikuti Digital Talent Scholarship

Kominfo latih 220 orang ikuti Digital Talent Scholarship

Kominfo latih 220 orang ikuti Digital Talent Scholarship

Kominfo latih 220 orang ikuti Digital Talent Scholarship

Makassar (ANTARA)

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Universitas Hasanuddin, Makassar menggelar beasiswa pelatihan intensif  bagi masyarakat selama 2 bulan yang diikuti sebanyak 220 orang dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan yang merupakan bagian dari Program Digital Talent Scholarship tahun 2019.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo, Basuki Yusuf Iskandar di Makassar, Selasa, mengatakan program itu ditujukan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia Indonesia agar berdaya saing dan mampu memenuhi kebutuhan Industri 4.0.

“Program DTS 2019 melibatkan 35 perguruan tinggi ternama di Indonesia, global tech company, serta lembaga sertifikasi profesi. Setiap peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang pelatihan yang dipilihnya, jelasnya.

Kegiatan pelatihan ini berlangsung secara serentak di 10 kota di Indonesia.

Laporan World Economic Forum 2018 menempatkan Indonesia pada peringkat 80 dari 137 negara dalam aspek kesiapan teknologi.

Sementara dari aspek efisiensi pasar kerja, posisi Indonesia berada di peringkat 96 dari 137 negara. Kondisi itu membutuhkan kolaborasi semua pihak untuk mendorong dan mengembangkan sumberdaya untuk memasuki revolusi industri 4.0.

Pemerintah menargetkan, Program DTS 2019 dapat menjadi solusi untuk menyiapkan sumberdaya manusia Indonesia agar lebih siap dalam memasuki Revolusi Industri 4.0.

Unhas saat ini sudah memulai pelaksanaan program Fresh Graduate Academy yang menerima lulusan D3 dan S1 dan yang setingkat untuk diberikan pelatihan dan skill dalam 4 bidang yaitu Artificial Intelligence, Internet of Things, Big Data Analytics dan Cloud Computing.

Jumlah peserta yang saat ini dilatih adalah 220 orang bertempat di Departement Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Kampus Gowa. Pelatihan sudah berlangsung sejak tanggal 02 Juli direncanakan hingga 15 Agustus 2019.

Sumber : https://symbiantweet.com/

Kartu perdana Zain dilarang di Indonesia

Kartu perdana Zain dilarang di Indonesia

Kartu perdana Zain dilarang di Indonesia

Kartu perdana Zain dilarang di Indonesia

KONTAN.CO.ID -JAKARTA

Menindaklanjuti kabar terkait penjualan Kartu Perdana asing di Indonesia, Direktorat Pengendalian Ditjen PPI Kementerian Kominfo telah melakukan pengecekan.

Pengecekan dilakukan terkait informasi penjualan Kartu Perdana asing di Asrama Haji Pondok Gede pada 17 Juli 2019. Pada pengecekan tersebut ditemukan duabooth penjualan Zain Telecom Saudi.

Zain menawarkan kuota paket haji dan umroh seharga Rp 150.000 dengan registrasi dilakukan di booth Zain Telecom yang ada di Bandara dan Hotel Penginapan Haji Indonesia. Tak hanya di Pondok Gede, rupanya Zain juga menjual Sim Card di Asrama Haji Lombok, Donohudan Surakarta, Sukolilo Surabaya, dan Asrama Haji Makassar.

Kementerian Kominfo meminta pihak Zain Telecom

“Menyikapi hal tersebut, Kementerian Kominfo meminta pihak Zain Telecom Saudi untuk sementara waktu tidak boleh berjualan Sim Card atau Kartu Perdana di wilayah Indonesia sampai jelas aspek perlindungan konsumen,” ujar Ferdinandus Setu, Plt Kabiro Humas Kemenkominfo dalam siaran pers, Selasa (23/7).

Aspek perlindungan konsumen perlu dilakukan sebagaimana amanat UU No 8 tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Saat ini Kominfo akan berkoordinasi dengan Kemendag, Kemenag dan YLKI untuk terjaminnya perlindungan konsumen telekomunikasi akibat penjualan Kartu Perdana Zain.

Risalah Rapat Lanjutan Pembahasan Penjualan Kartu Perdana

Dalam salinan Risalah Rapat Lanjutan Pembahasan Penjualan Kartu Perdana Penyelenggara Telekomunikasi Asing yang diterima KONTAN, penjualan Kartu Perdana Zain di Indonesia secara tegas dilarang. Menindaklanjuti hasil rapat hari ini, BRTI dan Kominfo akan segera menerbitkan surat larangan penjualan tersebut.

Hal ini mempertimbangkan asas-asas penyelenggaraan telekomunikasi yang tertuang dalam UU no 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan UU no 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

Sejalan dengan larangan penjualan tersebut, maka akan dilakukan pengawasan terhadap penjualan Kartu Perdana Zain oleh tim gabungan. Tim tersebut terdiri dari Ditdal PPI Kominfo, Dittel Ditjen PPI Kominfo, Ditjen PKTN Kemendag, dan Korwas PPNS.

 

Sumber : https://thesrirachacookbook.com/

PROSPEK EKONOMI INDONESIA

PROSPEK EKONOMI INDONESIA

PROSPEK EKONOMI INDONESIA

Pada tahun 2011 ini Indonesia mempunyai Prospek

ekonomi yang diprediksikan masih menjanjikan, karena diperkirakan pertumbuhan ekonomi ditaahun 2011 sebesar 6,4 persen disbanding targetnya yaitu  5,8 persen.

Tapi tantangan yang harus diantisipasi dalam hal pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah terjadinya gelembung nilai aset (asset bubble) dan inflasi, karena kurangnya daya serap ekonomi nasional terhadap masuknya modal asing, termasuk jangka pendek.

Dan masalah terhentinya arus modal masuk dan bahkan terjadinya penarikan kembali modal masuk dalam jumlah besar. Pengendalian dan mitigasi arus modal serta kemungkinan arus balik disebabkan kesalahan mengantisipasi arus modal menjadi risiko yang harus diperhatikan.

 

Kesalahan dalam mengambil kebijakan

keterlambatan mengambil tindakan serta kurang koordinasi antar pembuat kebijakan juga dapat berakibat buruk terhadap stabilitas makro yang sudah terjaga selama ini.

Juga masalah subsidi BBM yang belum dapat dinikmati masyarakat kecil dan masalah Infrastruktur tranportasi yang kurang memadai yang menimbulkan berpusatnya kegiatan ekonomi hanya di kota – kota besar saja.

Apalagi ditambah masalah bencana alam di berbagai daerah tetapi masalah bencana alam ini sudah dapat diatasi karena sudah belajar dari pengalaman pengalaman yang sebelumnya.

 

Dalam perdagangan Indonesia

dipusingkan dengan masalah membludaknya barang barang dari China yang membanjiri pasar Indonesia yang membuat produk local kalah bersaingan dikarenakan produk dari China lebih murah harganya.

Tantangan global yang lainnya adalah seperti pemulihan ekonomi negara maju masih akan lama, sehingga berdampak pada pemulihan ekonomi dan perdagangan dunia.

Serta Geopolitical-Geoeconomy G2 mengenai persoalan ketidakseimbangan ekonomi dunia, perang kurs dan potensi perang korea yang sangat tergantung pada G2 (China-AS),  Serta risiko gagal bayar utang negara-negara Eropa.

Sumber : https://solopellico3p.com/

KONDISI KOPERASI INDONESIA

KONDISI KOPERASI INDONESIA

KONDISI KOPERASI INDONESIA

Bagi masyarakat Indonesia istilah koperasi

bukanlah hal ataupun topik yang baru lagi dibidang perekonomian Indonesia , dengan mengusung perekonomian kerakyatan dan landasan koperasi berasal dari Pancasila  dan Undang Undang Dasar 1945 yang mengajarkan kepada kita semua untuk mengerjakan sesuatu dengan gorong royong atau bersama – sama dan dipimpin oleh pengurus yang bertanggung jawab.

 Selain itu pula prinsip –prinsip dan tujuan koperasi yang telah diatur di undang – undang nomor  25 tahun 1992, prinsip – prinsip koperasi :

  • Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela kepada siapapun.
  • Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis.
  • Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota.
  • Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal.
  • Kemandirian
  • Pendidikan perkoperasian
  • Kerja sama antar koperasi

Dan tujuan koperasi tersebut adalah sebagai berikut:

Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

     Saat ini kita sudah memasuki era yang dimana disebut era Globalisasi, yaitu era dimana kebebasan untuk berhubungan atau kerjasama dengan pihak asing baik itu warga Negara lain.Dan sangat berpengaruh besar terhadap perrkembangan kondisi koperasi di seluruh Indonesia.

  Mengapa Globalisasi berpengaruh terhadap Perkembangan dan kondisi Koperasi di Indonesia?

Globalisasi akan mebuat banyak orang berlomba – lomba untuk memperoleh kehidupan ekominya lebih baik dan hal itu akan menimbulkan sifat – sifat individualisme berkembang di Indonesia dan bertolak belakang dengan dasar Negara kita.

Untuk itu Pemerintah harus berperan aktif dalam hal ini baik secara kebijakan , sosialisasi kepada seluruh warga Negara Indonesia yang berada di pedesaan atapun di Perkotaan, Karena kebanyakan koperasi koperasi di Indonesia banyak yang tergantung pada pemerintah dan harus diperketat pengawasan pemerintah karena adanya otonomi daerah banyak koperasi simpan pinjam yang tidak melaporkan kegiatan mereka, ditakutkan kegiatan mereka meleceng dari

prinsip – prinsip koperasi.

saat ini ada rencana agar koperasi simpan-pinjam memberikan laporan secara teratur, setidak-tidaknya bagi mereka yang telah atau ingin menerima dana dari pemerintah.
Terdapat 2 kelompok besar koperasi simpan pinjam, yaitu credit union dan baitul mal wa tamwil

(BMT) yang melakukan kegiatannya di luar kerangka peraturan yang ada, meski kini mereka sedang mengadakan perubahan Ada Peluang Besar Untuk Koperasi Simpan-Pinjam.
Hal diatas terjadi karena adanya bias terhadap bank kecil local, meningkatnya persyaratan
permodalan bagi BPR (Bank Perkreditan Rakyat) sehingga membuka peluang yang besar bagi koperasi simpan pinjam sebagai lembaga penyimpan dana dengan citra yang baik dan hati-hati.

Bank Rakyat Indonesia terus melakukan ekspansi

di pasar ini dengan unit desanya dan bankbank lain juga melakukan hal yang sama. Namun bank-bank tersebut hanya mampu melayani sebagian kecil pasar saja. BPR dan LDKP (Lembaga Daerah Keuangan Pedesaan) sebenarnya memiliki kesempatan yang baik, namun mereka memiliki keterbatasan karena tingginya struktur biaya.

 Koperasi simpan pinjam dapat menjaga biaya tetap rendah untuk kredit-kredit kecil
sehingga mereka mampu bersaing di pasar secara efektif. Jika mereka dapat terus
mengembangkan usahanya dengan baik seharusnya mereka mampu untuk menarik dana para penyimbang dengan memberikan suku bunga uang yang menarik. Ada beberapa pertanyan yang menarik dan penting. Situasi koperasi tidak jelas, karena kurangnya laporan dan pengawasan.

 

Kami tidak mengetahui bagaimana keadaaan

sesungguhnya mengenai koperasi simpan pinjam di Indonesia. Suatu usaha yang telah kami lakukan untuk satu propinsi tertentu menunjukkan bahwa ada kemungkinan proporsi koperasi yang dilaporkan pun lebih kecil beberapa ratus persen dari kondisi yang sebenarnya. Sebuah studi terakhir yang dilakukan oleh GTZ (Jerman bantu teknis) memperlihatkan beberapa indikator. Bab 6 dari
studi tersebut berjudul “Sektor Koperasi dan Keuangan Mikro”. Kata terakhir, yaitu keuangan mikro, berhubungan khususnya dengan koperasi Swamitra yang terkait dengan bank Bukopin serta TPSP (Tempat Pelayanan Simpan Pinjam), suatu bentuk yang serupa dengan koperasinya Bank Rakyat Indonesia. Artikel tersebut merangkum kondisi dari aspek hukum dan perundangundangan. Inti dari penemuan dalam artikel tersebut adalah sebagai berikut:
“Sektor koperasi di Indonesia merupakan sub-sistem keuangan mikro yang paling buruk
administrasinya, kurangnya pegawasan serta kurangnya kepercayaan terhadap laporan yang diberikan merupakan kelemahan yang sangat mendasar.

Selain masalah koperasi simpan pinjam pemerintah harus mendorong koperasi – koperasi unit desa karena banyak dari anggota KUD yang berprofesi sebagai petani Koperasi ini melakukan kegiatan usaha ekonomi pedesaan, terutama pertanian. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan KUD antara lain menyediakan pupuk, obat pemberantas hama tanaman, benih, alat pertanian, dan memberi penyuluhan teknis pertanian.

Sedikit informasi Hanya 75 persen atau sekitar 141 ribu koperasi dari total 186.900 koperasi yang tercatat aktif di Indonesia. Sisanya kurang aktif.karena adanya persaingan perusahaan multinasional yang banyak sekali meramaikan pasar dan biasanya pimpinan kopersai yang rendah kompentensinya.

Sumber : https://dogetek.co/

Pengertian Jaringan Komputer Menurut Para Ahli

Pengertian Jaringan Komputer Menurut Para Ahli

Pengertian Jaringan Komputer Menurut Para Ahli

Pengertian Jaringan Komputer Menurut Para Ahli

Pengertian menurut para ahli yaitu,

Jaringan Komputer merupakan kumpulan dari perangkat keras dan lunak di dalam suatu sistem yang memiliki aturan tertentu untuk mengatur seluruh anggotanya dalam melakukan aktivitas komunikasi.

 (Tanenbaum, 2000:2)

Satu komputer yang terkoneksi ke jaringan menjadi satu node dari jaringan tersebut. Sedangkan host secara umum diartikan sebagai komputer yang terkoneksi ke jaringan yang dapat memberikan layanan jaringan

Menurut Budhi Irawan (2005:5)

Jaringan Komputer adalah sebuah system yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama.
Dapat disimpulkan bahwa Jaringan Komputer merupakan sebuah sistem komputer-komputer, printer, dan peralatan lainnya yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan mengakses informasi.
Dua buah jaringan yang saling terhubung masing-masing memiliki satu kartu jaringan dan kabel atau nirkabel sebagai transmisi data. Jaringan komputer pada dasarnya adalah jaringan kabel. Informasi dan data bergerak melalui kabel, menghubungkan satu sisi dengan sisi yang lain dengan T Connector diujungnya, sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling berhubungan, bertukar dokumen dan data, mencetak dokumen dan data pada printer yang sama, dan bersama-sama mengunakan hardware dan software yang terhubung dalam jaringan. T Connector merupakan konektor listrik yang menghubungkan tiga kabel bersama-sama. Dikatakan sebagai T Connector karena berbentuk huruf T.

Landasan Berlakunya Peraturan Perundang-undangan

Prinsip-prinsip Peraturan Perundang-Undangan

Landasan Berlakunya Peraturan Perundang-undangan

Prinsip-prinsip Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk di negara Republik Indonesia harus berlandaskan kepada:

  • Landasan Filosofis

Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan harus  memperhatikan cita-cita moral dan cita hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. Nilai-nilai yang bersumber pada pandangan  filosofis Pancasila, yakni :

  1. 1)   Nilai-nilai religius bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. 2)   Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. 3)   Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperi yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia
  4. 4)   Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan
  5. 5)   Nilai-nilai keadilan, baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  • Landasan Sosiologis

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat.

  • Landasan Yuridis

Menurut Lembaga Administrasi Negara landasan yuridis dalam pembuatan peraturan perundang-undangan memuat keharusan:

  1. 1)   Adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan
  2. 2)   Adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan
  3. 3)   Mengikuti cara-cara atau prosedur tertentu
  4. 4)   Tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Artikel terkait :

Prinsip-prinsip Peraturan Perundang-Undangan

Prinsip-prinsip Peraturan Perundang-Undangan

Prinsip-prinsip Peraturan Perundang-Undangan

Prinsip-prinsip Peraturan Perundang-Undangan

Lembaga Administrasi Negara menyatakan, bahwa prinsip-prinsip yang mendasari  pembentukan peraturan perundang-undangan, adalah :

Dasar yuridis (hukum) sebelumnya.

Penyusunan peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan yuridis yang jelas, tanpa landasan yuridis yang jelas, peraturan perundang-undangan yang disusun tersebut dapat batal demi hukum. Adapun yang dijadikan landasan yuridis adalah selalu peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum lain hanya dapat dijadikan bahan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut.

Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis.

Tidak semua peraturan perundang-undangan dapat dijadikan landasan yuridis. Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar yuridis adalah peraturan yang sederajat atau yang lebih tinggi dan terkait langsung dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat

  1. Peraturan perundang-undangan hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi. Contoh : Dengan keluarnya UURI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka  UU yang ada sebelumnya, yaitu  UU RI nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan tidak berlaku
  2. Peraturan Perundang-undangan baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan lama.

Dengan dikeluarkannya suatu peraturan perundang-undangan baru, maka apabila telah ada peraturan perundang-undangan sejenis dan sederajat yang telah diberlakukan secara otomatis akan dinyatakan tidak berlaku.  Prinsip ini dalam bahasa hukum dikenal dengan istilah lex posteriori derogat lex priori. Contoh : Disahkannya UU RI Nomor  4 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kehakiman, maka UURI tentang Pokok-pokok Kehakiman yang lama yaitu UU RI nomor 14tahun 1974 dan nomor 35 tahun 1999 dikesampingkan

  • Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah kedudukannya dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka secara otomatis dinyatakan batal demi hukum. Contoh suatu keputusan menteri tidak dibenarkan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, dan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan  UUD 1945.

  • Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

Apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum yang sederajat tingkatannya, maka yang dimenangkan adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (prinsip lex specialist lex generalist). Misalnya bila ada masalah korupsi dan terjadi pertentangan antara undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi dengan KUHP, maka yang berlaku adalah UU no. 20 tahun 2001.

Setiap jenis peraturan perundang-undangan materinya berbeda

Setiap UU yang dikeluarkan pemerintah hanya mengatur satu obyek tertentu saja. Contoh undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2004 mengatur masalah Kehakiman, UU nomor 5 tahun 2004 mengatur Mahkamah Agung,  Mahkamah Konstitusi diatur dalam undang-undang  nomor 24 tahun 2003. Jadi sekalipun ketiga lembaga tersebut sama-sama bergerak di bidang hukum namun materinya berbeda, sehingga diatur oleh  undang-undang yang berbeda.

Sumber : https://ngelag.com/

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)

Peraturan Pemerintah penganti Undang-Undang (PERPU) dibentuk oleh presiden tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR. PERPU dibuat dalam keadaan “darurat” atau mendesak karena permasalahan yang muncul harus segera ditindaklanjuti. Setelah diberlakukan PERPU tersebut harus diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Contoh :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2005

Tentang

Badan Rehabilitasi Dan Rekontruksi Wilayah Dan Kehidupan

Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan

Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Pemerintah

Untuk melaksanakan suatu undang-undang, dikeluarkan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah dibuat untuk  melaksanakan  undang-undang. Kriteria pembentukan  Peraturan Pemerintah adalah sebagai berikut.

  1. Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa adanya UU induknya. Setiap pembentukan Peraturan Pemerintah harus berdasarkan un-dang-undang yang telah ada. Contoh untuk melaksanakan Undang-Undang Republik In-donesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dibentuk Peraturan Peme-rintah nomor 19 tahun 2005 tentang  Standar Nasional Pendidikan.
  2. Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana, jika UU induknya tidak mencantumkan sanksi pidana. Apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah harus merupakan rincian atau penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang induknya, jadi ketika dalam undang-undang itu tidak diatur masalah sanksi pidana, maka Peraturan Pemerintahnyapun tidak boleh memuat sanksi pidana.
  3. Peraturan Pemerintah tidak dapat memperluas atau mengurangi ketentuan UU induknya. Isi atau materi Peraturan Pemerintah hanya mengatur lebih rinci apa yang telah diatur dalam Undang-Undang induknya.
  4. Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meskipun UU yang bersangkutan tidak menyebutkan secara tegas, asal Peraturan Pemerintah tersebut untuk melaksanakan UU.

Dibentuknya Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan undang-undang yang telah dibentuk. sekalipun dalam undang-undang tersebut tidak secara eksplisit mengharuskan dibentuknya suatu Peraturan Pemerintah.

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribut dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.

Contoh :

  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004tentang
  • Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan
  • Darurat Sipil Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
  • Presiden Republik Indonesia

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten atau Kota, untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Oleh karena itu dalam pembuatan Peraturan Daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah.  Materi Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Sumber : https://www.ram.co.id/

Kemendikbud dan Kemenkop UKM Kerja Sama di Bidang Koperasi dan Kewirausahaan di Satuan Pendidikan

Kemendikbud dan Kemenkop UKM Kerja Sama di Bidang Koperasi dan Kewirausahaan di Satuan Pendidikan

Kemendikbud dan Kemenkop UKM Kerja Sama di Bidang Koperasi dan Kewirausahaan di Satuan Pendidikan

Kemendikbud — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)

Muhadjir Effendy bersama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menandatangani nota kesepahaman tentang pengembangan perkoperasian dan kewirausahaan di lingkungan satuan pendidikan. Penandatanganan ini dilakukan di kantor pusat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Jakarta (22/2/2017).

Melalui penandatanganan ini, Menteri Muhadjir berharap Kemendikbud dan Kemenko UKM bisa bersinergi dalam mengembangkan perkoperasian dan kewirausahaan di satuan pendidikan. Selain itu, Kemendikbud sendiri juga berencana untuk meningkatkan penggunaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia agar dapat menambah pemasukan untuk negara melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Karena menurut Mendikbud, ada banyak UPT yang umumnya memiliki fasilitas

tidak kalah dibandingkan dengan hotel, seperti tempat pertemuan dan asrama.

“Dari Kementerian Koperasi bisa membantu kami, mengajari bagaimana berkoperasi, berwirausaha yg benar itu. Itulah skema kerja sama yang akan kita lakukan,” tutur Mendikbud di hadapan Menkop UKM dan jajarannya.

Sementara itu, Menkop UKM Puspayoga juga menyatakan bahwa kementeriannya siap untuk bekerja sama dan akan langsung berkoordinasi dengan daerah.

“Jadi setelah ini, MoU ini segera harus dikirim ke masing-masing gurbernur

dan bupati di pihak kita,” ujarnya menanggapi ajakan kerja sama Mendikbud.

Dalam penandatanganan nota kesepahaman ini, kedua menteri turut didampingi oleh para pejabat eselon satu dan dua di lingkungan kementeriannya masing-masing. (Shahwin Aji)

 

Baca Juga :

 

 

Perlunya Koordinasi Antara Asesor Akreditasi Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Formal

Perlunya Koordinasi Antara Asesor Akreditasi Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Formal

Perlunya Koordinasi Antara Asesor Akreditasi Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Formal

Kemendikbud — Mendikbud Muhadjir Effendy menyampaikan,

perlu dilakukan koordinasi antara asesor akreditasi pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan nonformal dengan asesor pendidikan formal. Hal itu penting dilakukan agar asesor dari keduanya bisa saling melengkapi satu sama lain.

“Perlu ada koordinasi dan integrasi kalau itu bisa dibolehkan dan tidak menyalahi standar profesi, mestinya boleh saja yang selama ini menjadi asesor di PAUD dan pendidikan nonformal juga menjadi asesor di pendidikan formal (sekolah),” tuturnya saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAP PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) di Yogyakarta, (10/2/2017). Rakor dihadiri oleh para asesor yang berasal dari 34 provinsi.

Dalam kesempatan itu, Mendikbud juga memberikan apresiasi atas capaian

layanan Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAP PAUD dan PNF). “Saya sangat mengapresiasi kerja keras dari asesor dan Badan Akreditasi Provinsi yang telah bekerja dengan sangat keras dan memperoleh capaian yang bagus,” ujarnya.

Ketua Badan Akreditasi Nasional (BAN) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Boedi Darma Sidi menjelaskan, langkah akreditasi bagi layanan PAUD dan PNF mulai dilakukan sejak tahun 2016 dengan didirikannya Badan Akreditasi Provinsi PAUD dan PNF yang berada di 34 Provinsi di seluruh Indonesia. Selanjutnya, 94,4 persen program akreditasi telah tercapai.

“Rencananya, tahun 2017, kami akan mencapai layanan akreditasi sebanyak 22.500

dan itu ternyata sudah dipotong tahun lalu, sehingga hanya menjadi 10.000 di tahun ini,” kata Boedi.

Akreditasi merupakan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan merupakan bagian dari upaya penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan oleh Pemerintah. Pada pelaksanaannya, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD dan PNF) dibantu oleh Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAP PAUD dan PNF). Kemudian, di tingkat provinsi, BAP PAUD dan PNF dibantu oleh Kelompok Kerja (Pokja) PAUD dan PNF Kabupaten/Kota.

Keberadaan BAP PAUD dan PNF ditetapkan oleh gubernur, Pemerintah Daerah (Pemda) menyediakan dana, khususnya terkait persiapan akreditasi, dan melakukan pembinaan terhadap program dan satuan yang telah diakreditasi. Sedangkan, keberadaan Pokja ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota tersebut

 

Sumber :

https://www.ayoksinau.com/