Landasan Berlakunya Peraturan Perundang-undangan

Prinsip-prinsip Peraturan Perundang-Undangan

Landasan Berlakunya Peraturan Perundang-undangan

Prinsip-prinsip Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk di negara Republik Indonesia harus berlandaskan kepada:

  • Landasan Filosofis

Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan harus  memperhatikan cita-cita moral dan cita hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. Nilai-nilai yang bersumber pada pandangan  filosofis Pancasila, yakni :

  1. 1)   Nilai-nilai religius bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. 2)   Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. 3)   Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperi yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia
  4. 4)   Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan
  5. 5)   Nilai-nilai keadilan, baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  • Landasan Sosiologis

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat.

  • Landasan Yuridis

Menurut Lembaga Administrasi Negara landasan yuridis dalam pembuatan peraturan perundang-undangan memuat keharusan:

  1. 1)   Adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan
  2. 2)   Adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan
  3. 3)   Mengikuti cara-cara atau prosedur tertentu
  4. 4)   Tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Artikel terkait :

Prinsip-prinsip Peraturan Perundang-Undangan

Prinsip-prinsip Peraturan Perundang-Undangan

Prinsip-prinsip Peraturan Perundang-Undangan

Prinsip-prinsip Peraturan Perundang-Undangan

Lembaga Administrasi Negara menyatakan, bahwa prinsip-prinsip yang mendasari  pembentukan peraturan perundang-undangan, adalah :

Dasar yuridis (hukum) sebelumnya.

Penyusunan peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan yuridis yang jelas, tanpa landasan yuridis yang jelas, peraturan perundang-undangan yang disusun tersebut dapat batal demi hukum. Adapun yang dijadikan landasan yuridis adalah selalu peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum lain hanya dapat dijadikan bahan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut.

Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis.

Tidak semua peraturan perundang-undangan dapat dijadikan landasan yuridis. Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar yuridis adalah peraturan yang sederajat atau yang lebih tinggi dan terkait langsung dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat

  1. Peraturan perundang-undangan hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi. Contoh : Dengan keluarnya UURI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka  UU yang ada sebelumnya, yaitu  UU RI nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan tidak berlaku
  2. Peraturan Perundang-undangan baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan lama.

Dengan dikeluarkannya suatu peraturan perundang-undangan baru, maka apabila telah ada peraturan perundang-undangan sejenis dan sederajat yang telah diberlakukan secara otomatis akan dinyatakan tidak berlaku.  Prinsip ini dalam bahasa hukum dikenal dengan istilah lex posteriori derogat lex priori. Contoh : Disahkannya UU RI Nomor  4 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kehakiman, maka UURI tentang Pokok-pokok Kehakiman yang lama yaitu UU RI nomor 14tahun 1974 dan nomor 35 tahun 1999 dikesampingkan

  • Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah kedudukannya dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka secara otomatis dinyatakan batal demi hukum. Contoh suatu keputusan menteri tidak dibenarkan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, dan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan  UUD 1945.

  • Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

Apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum yang sederajat tingkatannya, maka yang dimenangkan adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (prinsip lex specialist lex generalist). Misalnya bila ada masalah korupsi dan terjadi pertentangan antara undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi dengan KUHP, maka yang berlaku adalah UU no. 20 tahun 2001.

Setiap jenis peraturan perundang-undangan materinya berbeda

Setiap UU yang dikeluarkan pemerintah hanya mengatur satu obyek tertentu saja. Contoh undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2004 mengatur masalah Kehakiman, UU nomor 5 tahun 2004 mengatur Mahkamah Agung,  Mahkamah Konstitusi diatur dalam undang-undang  nomor 24 tahun 2003. Jadi sekalipun ketiga lembaga tersebut sama-sama bergerak di bidang hukum namun materinya berbeda, sehingga diatur oleh  undang-undang yang berbeda.

Sumber : https://ngelag.com/

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)

Peraturan Pemerintah penganti Undang-Undang (PERPU) dibentuk oleh presiden tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR. PERPU dibuat dalam keadaan “darurat” atau mendesak karena permasalahan yang muncul harus segera ditindaklanjuti. Setelah diberlakukan PERPU tersebut harus diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Contoh :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2005

Tentang

Badan Rehabilitasi Dan Rekontruksi Wilayah Dan Kehidupan

Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan

Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara

Peraturan Pemerintah

Untuk melaksanakan suatu undang-undang, dikeluarkan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah dibuat untuk  melaksanakan  undang-undang. Kriteria pembentukan  Peraturan Pemerintah adalah sebagai berikut.

  1. Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa adanya UU induknya. Setiap pembentukan Peraturan Pemerintah harus berdasarkan un-dang-undang yang telah ada. Contoh untuk melaksanakan Undang-Undang Republik In-donesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dibentuk Peraturan Peme-rintah nomor 19 tahun 2005 tentang  Standar Nasional Pendidikan.
  2. Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana, jika UU induknya tidak mencantumkan sanksi pidana. Apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah harus merupakan rincian atau penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang induknya, jadi ketika dalam undang-undang itu tidak diatur masalah sanksi pidana, maka Peraturan Pemerintahnyapun tidak boleh memuat sanksi pidana.
  3. Peraturan Pemerintah tidak dapat memperluas atau mengurangi ketentuan UU induknya. Isi atau materi Peraturan Pemerintah hanya mengatur lebih rinci apa yang telah diatur dalam Undang-Undang induknya.
  4. Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meskipun UU yang bersangkutan tidak menyebutkan secara tegas, asal Peraturan Pemerintah tersebut untuk melaksanakan UU.

Dibentuknya Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan undang-undang yang telah dibentuk. sekalipun dalam undang-undang tersebut tidak secara eksplisit mengharuskan dibentuknya suatu Peraturan Pemerintah.

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribut dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.

Contoh :

  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004tentang
  • Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan
  • Darurat Sipil Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
  • Presiden Republik Indonesia

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten atau Kota, untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Oleh karena itu dalam pembuatan Peraturan Daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah.  Materi Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Sumber : https://www.ram.co.id/

Kemendikbud dan Kemenkop UKM Kerja Sama di Bidang Koperasi dan Kewirausahaan di Satuan Pendidikan

Kemendikbud dan Kemenkop UKM Kerja Sama di Bidang Koperasi dan Kewirausahaan di Satuan Pendidikan

Kemendikbud dan Kemenkop UKM Kerja Sama di Bidang Koperasi dan Kewirausahaan di Satuan Pendidikan

Kemendikbud — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)

Muhadjir Effendy bersama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menandatangani nota kesepahaman tentang pengembangan perkoperasian dan kewirausahaan di lingkungan satuan pendidikan. Penandatanganan ini dilakukan di kantor pusat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Jakarta (22/2/2017).

Melalui penandatanganan ini, Menteri Muhadjir berharap Kemendikbud dan Kemenko UKM bisa bersinergi dalam mengembangkan perkoperasian dan kewirausahaan di satuan pendidikan. Selain itu, Kemendikbud sendiri juga berencana untuk meningkatkan penggunaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia agar dapat menambah pemasukan untuk negara melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Karena menurut Mendikbud, ada banyak UPT yang umumnya memiliki fasilitas

tidak kalah dibandingkan dengan hotel, seperti tempat pertemuan dan asrama.

“Dari Kementerian Koperasi bisa membantu kami, mengajari bagaimana berkoperasi, berwirausaha yg benar itu. Itulah skema kerja sama yang akan kita lakukan,” tutur Mendikbud di hadapan Menkop UKM dan jajarannya.

Sementara itu, Menkop UKM Puspayoga juga menyatakan bahwa kementeriannya siap untuk bekerja sama dan akan langsung berkoordinasi dengan daerah.

“Jadi setelah ini, MoU ini segera harus dikirim ke masing-masing gurbernur

dan bupati di pihak kita,” ujarnya menanggapi ajakan kerja sama Mendikbud.

Dalam penandatanganan nota kesepahaman ini, kedua menteri turut didampingi oleh para pejabat eselon satu dan dua di lingkungan kementeriannya masing-masing. (Shahwin Aji)

 

Baca Juga :

 

 

Perlunya Koordinasi Antara Asesor Akreditasi Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Formal

Perlunya Koordinasi Antara Asesor Akreditasi Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Formal

Perlunya Koordinasi Antara Asesor Akreditasi Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Formal

Kemendikbud — Mendikbud Muhadjir Effendy menyampaikan,

perlu dilakukan koordinasi antara asesor akreditasi pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan nonformal dengan asesor pendidikan formal. Hal itu penting dilakukan agar asesor dari keduanya bisa saling melengkapi satu sama lain.

“Perlu ada koordinasi dan integrasi kalau itu bisa dibolehkan dan tidak menyalahi standar profesi, mestinya boleh saja yang selama ini menjadi asesor di PAUD dan pendidikan nonformal juga menjadi asesor di pendidikan formal (sekolah),” tuturnya saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAP PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF) di Yogyakarta, (10/2/2017). Rakor dihadiri oleh para asesor yang berasal dari 34 provinsi.

Dalam kesempatan itu, Mendikbud juga memberikan apresiasi atas capaian

layanan Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAP PAUD dan PNF). “Saya sangat mengapresiasi kerja keras dari asesor dan Badan Akreditasi Provinsi yang telah bekerja dengan sangat keras dan memperoleh capaian yang bagus,” ujarnya.

Ketua Badan Akreditasi Nasional (BAN) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Boedi Darma Sidi menjelaskan, langkah akreditasi bagi layanan PAUD dan PNF mulai dilakukan sejak tahun 2016 dengan didirikannya Badan Akreditasi Provinsi PAUD dan PNF yang berada di 34 Provinsi di seluruh Indonesia. Selanjutnya, 94,4 persen program akreditasi telah tercapai.

“Rencananya, tahun 2017, kami akan mencapai layanan akreditasi sebanyak 22.500

dan itu ternyata sudah dipotong tahun lalu, sehingga hanya menjadi 10.000 di tahun ini,” kata Boedi.

Akreditasi merupakan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan merupakan bagian dari upaya penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan oleh Pemerintah. Pada pelaksanaannya, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAN PAUD dan PNF) dibantu oleh Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAP PAUD dan PNF). Kemudian, di tingkat provinsi, BAP PAUD dan PNF dibantu oleh Kelompok Kerja (Pokja) PAUD dan PNF Kabupaten/Kota.

Keberadaan BAP PAUD dan PNF ditetapkan oleh gubernur, Pemerintah Daerah (Pemda) menyediakan dana, khususnya terkait persiapan akreditasi, dan melakukan pembinaan terhadap program dan satuan yang telah diakreditasi. Sedangkan, keberadaan Pokja ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota tersebut

 

Sumber :

https://www.ayoksinau.com/

Kemendikbud dan Metro TV Jalin Kerja Sama Kembangkan Perfilman

Kemendikbud dan Metro TV Jalin Kerja Sama Kembangkan Perfilman

Kemendikbud dan Metro TV Jalin Kerja Sama Kembangkan Perfilman

Kemendikbud — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

menjalin kerja sama dengan perusahaan penyiaran Metro TV untuk mengembangkan perfilman untuk pendidikan dan kebudayaan. Serah terima dokumen nota kesepahaman kedua belah pihak dilaksanakan di kantor Kemendikbud Jakarta, Rabu (1/2/2017).

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbud Didik Suhardi yang hadir mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengapresiasi kerja sama ini. Didik mendorong media televisi terlibat dalam pendidikan karakter peserta didik dengan menayangkan tayangan-tayangan yang mendidik dan menginsprirasi. “Sudah saatnya televisi menjadi salah satu sarana dalam pendidikan karakter yang merupakan prioritas pemerintah,” kata Sesjen Kemendikbud.

Didik menyadari arus informasi di era sekarang ini tidak mungkin dibendung

. Hal yang dapat dilakukan Kemendikbud adalah menyediakan konten-konten positif dengan format yang menarik, untuk mengimbangi informasi dari luar yang tidak mungkin dibendung. “Jadi kita berikan pilihan-pilihan yang positif, dengan format multimedia yang disukai anak-anak,” ujar Didik menambahkan.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Presiden Direktur PT Media Televisi Indonesia Suryo Pratomo mengatakan bahwa kerja sama Metro TV dengan Kemendikbud sudah lama terjalin. Pihaknya berkomitmen mendukung pemerintah untuk menghadirkan tayangan-tayangan yang memiliki konten pendidikan dan kebudayaan. “Kami juga mendukung pelatihan anak-anak muda yang kreatif dalam menciptakan film-film dokumenter yang bernilai positif,” ujar Suryo Pratomo.

Kepala Pusat Pengembangan Perfilman Kemendikbud (Pusbangfilm)

Maman Wijaya menjelaskan bahwa nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan sejumlah perjanjian kerja sama dengan beberapa unit kerja di Kemendikbud. Khusus untuk Pusbangfilm, kerja sama dengan Metro TV akan difokuskan pada pelatihan pembuatan film dokumenter serta publikasinya.

“Kita kerja sama dengan mereka (Metro TV) dalam pelatihannya, yang rangkaiannya mulai dari rekrutmen, workshop, produksi, post produksi, termasuk juga screening dan publikasinya,” kata Maman Wijaya. Semua rangkaian kegiatan tersebut, tambah Maman, akan dilaksanakan pada tahun 2017 ini. (Nur Widiyanto)

 

Sumber :

https://www.dosenmatematika.co.id/

KASUS KODE ETIK PUSTAKAWAN

KASUS KODE ETIK PUSTAKAWAN

KASUS KODE ETIK PUSTAKAWAN

 

Berkat rahmat Tuhan  Yang Maha Esa, Indonesia telah mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam rangka mencapai tujuan kemerdekaan nasional, yakni mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata dan berkesinambungan material dan spiritual, diperlukan warga negara Indonesia yang berkeahlian dalam berbagai bidang termasuk pustakawan yang setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pustakawan telah sepakat bergabung dalam organisasi profesi Ikatan pustakawan Indonesia dengan niat yang luhur serta penuh kesesungguhan mengabdikan dirinya dengan jalan memberikan pelayanan serta meningkatkan kemampuan profesionalisme di bidang pengetahuan dan kesejahteraan bangsa dan negara.

Menyadari eksistensi dan perannya dalam masyarakat dengan ini Ikatan Pustakawan Indonesia mengikrarkan Kode Etik Pustakawan Indonesia.

 

Pengertian Pustakawan

 

Pustakawan adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan fungsi perpustakaan, dokumentasi dan informasi dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu pengetahuan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi yang dimilikinya melalui pendidikan.

 

Kewajiban Umum

Setiap pustakawan Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa profesi pustakawan adalah profesi yang terutama mengemban tugas pelayanan, pendidikan, dan penelitian.

Setiap Pustakawan Indonesia dalam menjalankan profesinya diwajibkan menjaga tindakan, martabat, dan moral serta mengutamakan pengabdian pada negara dan bangsa.

Setiap Pustakawan Indonesia menghargai dan mencintai kepribadian dan kebudayaan Indonesia.

Setiap pustakawan Indonesia mengamalkan ilmu pengetahuannya untuk kepentingan sesama manusia, masyarakat bangsa, dan agama.

Setiap Pustakawan Indonesia menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat pribadi yang diperoleh dari masyarakat yang dilayani.

 

Kewajiban kepada Organisasi dan Profesi

Setiap Pustakawan Indonesia menjadi Ikatan Pustakawan Indonesia sebagai forum kejja sama, tempat konsultasi dan tempat penggemblengan pribadi guna meningkatkan ilmu dalam pengembangan profesi antara sesama pustakawan.

Setiap Pustakawan Indonesia memberikan sumbangan tenaga, pikiran, dan dana kepada organisasi untuk kepentingan pengembangan ilmu dan perpustakaan di Indonesia.

Setiap Pustakawan Indonesia menjauhkan diri dari perbuatan dan ucapan serta sikap dan tingkah laku yang merugikan organisasi dan profesi, dengan cara menjungjung tinggi nama baik Ikatan Pustakawan Indonesia.

Setiap Pustakawan Indonesia berusaha mengembangkan organisasi ikatan Pustakawan Indonesia dengan jalan selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan di bidang perpustakaan dan yang berkaitan dengannya.

 

Kewajiban antara Sesama Pustakawan

Setiap Pustakawan Indonesia berusaha memelihara hubungan persaudaraaan dengan mempererat rasa solidaritas antara pustakawan.

Setiap Pustakawan Indonesia saling menasihati dengan penuh kebijaksanaan demi kebenaran dan kepentingan pribadi, organisasi, dan masyarakat.

Setiap Pustakawan Indonesia saling menghargai pendapat dan sikap masing-masing meskipun berbeda.

Sumber : https://pengajar.co.id/

Pengertian Pustakawan

Pengertian Pustakawan

Pengertian Pustakawan

 

Pustakawan adalah

seseorang yang melaksanakan kegiatan fungsi perpustakaan, dokumentasi dan informasi dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu pengetahuan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi yang dimilikinya melalui pendidikan.

 

Kewajiban Umum

Setiap pustakawan Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa profesi pustakawan adalah profesi yang terutama mengemban tugas pelayanan, pendidikan, dan penelitian.

Setiap Pustakawan Indonesia dalam menjalankan profesinya diwajibkan menjaga tindakan, martabat, dan moral serta mengutamakan pengabdian pada negara dan bangsa.

Setiap Pustakawan Indonesia menghargai dan mencintai kepribadian dan kebudayaan Indonesia.

Setiap pustakawan Indonesia mengamalkan ilmu pengetahuannya untuk kepentingan sesama manusia, masyarakat bangsa, dan agama.

Setiap Pustakawan Indonesia menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat pribadi yang diperoleh dari masyarakat yang dilayani.

 

Kewajiban kepada Organisasi dan Profesi

Setiap Pustakawan Indonesia menjadi Ikatan Pustakawan Indonesia sebagai forum kejja sama, tempat konsultasi dan tempat penggemblengan pribadi guna meningkatkan ilmu dalam pengembangan profesi antara sesama pustakawan.

Setiap Pustakawan Indonesia memberikan sumbangan tenaga, pikiran, dan dana kepada organisasi untuk kepentingan pengembangan ilmu dan perpustakaan di Indonesia.

Setiap Pustakawan Indonesia menjauhkan diri dari perbuatan dan ucapan serta sikap dan tingkah laku yang merugikan organisasi dan profesi, dengan cara menjungjung tinggi nama baik Ikatan Pustakawan Indonesia.

Setiap Pustakawan Indonesia berusaha mengembangkan organisasi ikatan Pustakawan Indonesia dengan jalan selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan di bidang perpustakaan dan yang berkaitan dengannya.

 

Kewajiban antara Sesama Pustakawan

Setiap Pustakawan Indonesia berusaha memelihara hubungan persaudaraaan dengan mempererat rasa solidaritas antara pustakawan.

Setiap Pustakawan Indonesia saling menasihati dengan penuh kebijaksanaan demi kebenaran dan kepentingan pribadi, organisasi, dan masyarakat.

Setiap Pustakawan Indonesia saling menghargai pendapat dan sikap masing-masing meskipun berbeda.

 

Kewajiban terhadap Diri Sendiri

Setiap Pustakawan Indonesia selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi.

Setiap Pustakawan Indonesia memelihara akhlak dan kesehatannya untuk dapat hidup dengan tenteram dan bekerja dengan baik.

Setiap Pustakawan Indonesia selalu meningkatkan pengetahuan serta keterampilannya, baik dalam pekerjaan maupun dalam pergaulan di masyarakat.

 

Pelaksanaan Kode Etik

Setiap Pustakawan Indonesia mempunyai tanggung jawab moral untuk melaksanakan Kode Etik ini dengan sebaik-baiknya.

SANKSI

Pustakawan yang melanggar AD/ART IPI dan kode etik pustakawan Indonesia, dikenai sanksi sesuai pelanggaran dan dapat diajukan ke Dewan kehormatan Ikatan Pustakawan Indonesia untuk keputusan lebih lanjut.

Sumber : https://duniapendidikan.co.id/

Konsep Masyarakat Madani Dan Penjelasannya

Konsep Masyarakat Madani

Konsep Masyarakat Madani Dan Penjelasannya

Konsep Masyarakat Madani

Masyarakat Madani

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem, di mana sebagian besar interaksi antara individu dalam kelompok. Kata “masyarakat” itu sendiri berakar pada kata Arab, ‘musyarak’. Lebih abstrak, masyarakat adalah jaringan hubungan antar entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang saling bergantung satu sama lain. Umumnya, istilah komunitas digunakan untuk merujuk pada sekelompok orang yang tinggal bersama dalam komunitas reguler.

Sedangkan kata society berasal sari latin ‘societas’ yang berarti hubungan persahabatan dengan orang lain. Societas berasal dari kata socius yang berarti teman, sehingga makna masyarakat erat kaitannya dengan kata sosial. Secara implisit, kata society berarti setiap anggota mempunyai minat serta minat yang sama untuk mencapai tujuan bersama.

Selanjutnya, orang yang pertama kali menelurkan istilah civil society adalah Cicero (106-43 SM), sebagai orator Yunani kuno. Civil society menurut Cicero adalah komunitas politik beradab seperti yang dicontohkan oleh orang-orang perkotaan yang mempunyai kode etik mereka sendiri. Dengan konsep kewarganegaraan serta budaya kota, kota ini tidak hanya memahami konsentrasi penduduk tapi juga masyarakat politik (peradaban).

Masyarakat sipil

Masyarakat sipil adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris civil society yang diambil bahasa Latin, Cvilas Soceitas. Secara historis, Adam Ferguson, seorang aktivis asal Italia, adalah salah satu titik asal penggunaan ekspresi civil society, yang kemudian diterjemahkan sebagai masyarakat sipil. Gagasan civil society adalah tujuan utama pembongkaran masyarakat Marxis. Civil society menampilkan dirinya sebagai area kepentingan pribadi individu serta pemenuhan tujuan pribadi secara cuma-cuma, serta adalah bagian dari masyarakat yang menentang struktur politik atau berbeda dari negara. Masyarakat sipil mempunyai dua bidang yang berbeda, ialah medan politik (moral) serta sosioekonomi yang netral secara moral serta instrumental.

Masyarakat madani dapat didefinisikan sebagai masyarakat beradab dalam membangun, hidup, serta kehidupan yang berarti. Masyarakat madani akan terwujud jika sebuah masyarakat menerapkan prinsip demokrasi dengan baik.

Konsep masyarakat madani

Konsep masyarakat madani adalah penerjemahan atau penglslaman dari konsep masyarakat sipil (civil soceity). Orang yang pertama kali mengungkapkan istilah ini adalah Anwar Ibrahim serta dikembangkan di Indonesia oleh Nurcholis Majid. Makna masyarakat madani sebagai masyarakat sipil mengacu pada konsep serta bentuk masyarakat Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Madinah dianggap sebagai legitimasi historis dari tidak adanya pembentukan masyarakat sipil dalam masyarakat Muslim modern.

Keterhubungan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah elemen penting dalam masyarakat sipil, karena ketertiban serta penegakan hukum adalah fondasi masyarakat madani. Oleh karena itu, kegiatan politik yang dilakukan oleh masyarakat madani dalam kaitannya dengan negara harus selalu berada dalam batas-batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan serta kebebasan warga yang ingin dikembangkan masyarakat madani tidak berarti kebebasan absolut dimana setiap orang dapat melakukan apapun yang ia inginkan.

Masyarakat madani

Masyarakat madani adalah masyarakat yang mampu menjadi sarana pemantauan negara. Masyarakat adalah pengawas tertinggi serta tertinggi dari perilaku negara atau kekuasaan politik atau pemerintahan. Pemantau publik negara melalui anggota yang peduli dengan masalah umum, meskipun tidak duduk di institusi perwakilan masyarakat yang adalah institusi politik formal yang menjalankan fungsi pengawasan politik.

Pengawasan oleh rakyat terbuka untuk semua orang yang mau serta mampu memberikan nasehat serta kritik dari pemerintah. Salah satu lembaga publik yang penting dalam proses pemantauan adalah media massa. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika masyarakat madani membutuhkan media massa yang bebas serta berani untuk memberi saran, masukan, serta kritik kepada pemerintah.

 

Artikel terkait :

Sejarah Perkembangan HAM (4 Generasi)

Sejarah Perkembangan HAM

Sejarah Perkembangan HAM (4 Generasi)

Sejarah Perkembangan HAM

Sejarah HAM

Secara historis, hak asasi manusia seperti yang sekarang dikenal memiliki sejarah perjuangan panjang bahkan sejak perjuangan abad ke 13 untuk menetapkan gagasan tentang hak asasi manusia ini setelah dimulai segera setelah penandatanganan Magna Charta pada tahun 1215 oleh raja John Lackbland, sering dicatat bahwa peristiwa ini dicatat sebagai awal dari sejarah perjuangan hak asasi manusia, walaupun belum menjadi perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diketahui.

Perkembangan hak asasi manusia ditandai dengan penandatanganan Polition of Rights 1628 oleh Raja Charles 1. Jika pada 1215 sang raja dihadapkan pada bangsawan dan gereja, yang mendorong lahirnya Magna Charta, Pada tahun 1628 raja menghadapi parlemen yang terdiri dari rakyat (House of Comouons) fakta ini menunjukkan bahwa perjuangan hak asasi manusia memiliki korelasi yang sangat erat dengan perkembangan demokrasi.

Perkembangan pemikiran tentang hak asasi manusia terbagi dalam 4 generasi:

Generasi Pertama

Menganggap bahwa gagasan tentang hak asasi manusia hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran generasi pertama berfokus pada bidang hukum dan politik yang disebabkan oleh dampak dan situasi Perang Dunia II, totalitarianisme dan keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan tatanan hukum baru. Pada generasi pertama ini gagasan Immanuel Kant berkembang di mana negara dan pemerintah tidak melakukan intervensi dalam urusan warganya kecuali dalam urusan kepentingan umum. Aliran pemikiran yang disebut liberalisme ini dirumuskan dalam argumen bahwa Pemerintah dengan sedikit campur tangan terhadap warga negara adalah Pemerintah yang baik. Dalam pandangan ini negara dianggap sebagai Nachwachterstaat atau negara jam malam yang memiliki ruang gerak yang sangat sempit dalam mengatur kehidupan rakyatnya, tidak hanya di bidang politik tapi juga di bidang ekonomi. Dalam kegiatan konsep ini di bidang ekonomi didominasi oleh proposisi: Laissez faire, laissez aller “yang berarti bahwa jika orang diijinkan untuk menjaga kepentingan ekonomi masing-masing maka dengan sendirinya kondisi ekonomi seluruh negara akan sehat.

Generasi Kedua

Pada saat ini, pemikiran hak asasi manusia tidak hanya menuntut hak-hak yuridis tetapi juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran hak asasi manusia generasi kedua menunjukkan perpanjangan konsep dan cakupan hak asasi manusia. Dalam generasi kedua ini dua perjanjian lahir: Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Kedua Perjanjian tersebut disepakati dalam Sidang Umum PBB tahun 1966. Pada generasi kedua, hak-hak yuridis kurang ditekankan sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan sosial budaya, hak ekonomi dan hak politik. Pada saat ini pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan karenanya harus aktif dalam mengatur kehidupan ekonomi dan sosial masyarakatnya. Negara dalam konsep ini disebut Negara Kesejahteraan atau Negara Pelayanan Sosial.

Generasi Ketiga

Generasi ketiga ini lahir sebagai reaksi terhadap pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan satu kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan legal dalam keranjang yang disebut hak pembangunan. Dalam pelaksanaan pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan dimana ada penekanan pada hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama, sementara hak lainnya diabaikan sehingga menyebabkan banyak korban, karena banyak hak orang lain dilanggar.

Generasi Keempat

Setelah banyak dampak negatif dari pemikiran HAM generasi ketiga, ada generasi keempat yang mengkritik peran dominan negara dalam sebuah proses pembangunan yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan menyebabkan pengabaian terhadap kesejahteraan rakyat. Generasi keempat pemikiran hak asasi manusia dipelopori oleh negara-negara Asia yang pada tahun 1983 melahirkan sebuah deklarasi hak asasi manusia yang disebut Deklarasi Tugas-Tugas Dasar Rakyat dan Pemerintahan Asia.

Deklarasi ini lebih maju daripada rumusan generasi ketiga, karena tidak hanya mencakup tuntutan struktural tapi juga sisi penciptaan tatanan sosial yang adil. Selain itu, Deklarasi Hak Asasi Manusia Asia telah membahas masalah ‘kewajiban mendasar’ tidak hanya ‘hak asasi manusia’. Deklarasi tersebut juga secara positif menegaskan keharusan negara untuk memenuhi hak asasi manusia rakyatnya. Beberapa isu dalam deklarasi ini berkaitan dengan hak asasi manusia terkait dengan perkembangannya; Pembangunan Sosial, Perdamaian, Partisipasi Komunitas, Hak Budaya, Hak-Hak Sosial.

 

Sumber : https://pelajaranips.co.id/