Workplace, Fasilitas Penjelasan dan Perbaikan

Workplace, Fasilitas Penjelasan dan Perbaikan

 

Workplace, Fasilitas Penjelasan dan Perbaikan

Workplace merupakan area dari sekumpulan memori kerja yang digunakan utnuk merekam hasil-hasil antara kesimpulan yang dicapai. Ada 3 tipe keputusan yang dapat direkam yaitu rencana (bagaimana menghadapi masalah), agenda (aksi potensial yang sedang menunggu untuk dieksekusi) dan solusi (calon aksi yang akan dibangkitkan).

Fasilitas penjelasan adalah komponen tambahan yang akan meningkatkan kemampuan system pakar karena menggambarkan penalaran system kepada pemakai. Fasilitas penjelasan dapat menjelaskan perilaku system pakar dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut :

  • Mengapa pertanyaan tertentu ditanyakan oleh system pakar?
  • Bagaimana kesimpulan tertentu diperoleh?
  • Mengapa alternative tertentu ditolak?
  • Apa rencana untuk memperoleh penyelesaian?

Perbaikan pengetahuan, pakar memiliki kemampuan untuk menganalisis dan meningkatkan kinerjanya serta kemampuan untuk belajar dari kinerjanya. Kemampuan tersebut adalah penting dalam pembelajaran terkomputerisasi, sehingga program akan mampu menganalisis penyebab kesuksesan dan kegagalan yang dialaminya.

Baca Juga :

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pakar

Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pakar

Kategori Representasi Pengetahuan

Sistem pakar merupakan paket perangkat lunak atau paket program computer yang ditujukan sebagai penyedia nasihat dan sarana bantu dalam memecahkan masalah di bidang-bidang spesialisasi tertentu seperti sains, perekayasaan, matematika, kedokteran, pendidikan dan sebagainya. System pakar merupakan subset dari Artificial Intelegence.

Ada banyak keuntungan bila menggunakan system pakar, diantaranya adalah :

  1. Menjadikan pengetahuan dan nasihat lebih mudah didapat.
  2. Meningkatkan output dan produktivitas.
  3. Menyimpan kemampuan dan keahlian seorang pakar.
  4. Meningkatkan penyelesaian masalah yang khusus.
  5. Meningkatkan reliabilitas.
  6. Memberikan respons (jawaban) yang cepat.
  7. Merupakan panduan yang cerdas.
  8. Dapat bekerja dengan informasi yang kurang lengkap dan mengandung ketidakpastian.
  9. Sebagai basis data cerdas, bahwa system pakar dapat digunakan untuk mengakses basis data dengan cara cerdas.

Selain keuntungan di atas, system pakar seperti halnya system lainnya, juga memiliki kelemahan. Di antaranya adalah :

  1. Masalah dalam mendapatkan pengetahuan di mana pengetahuan tidak selalu bisa didapatkan dengan mudah karena kadangkala pakar dari masalah yang kita buat tidak ada, dan kalaupun ada kadang pendekatan yang dimiliki oleh pakar berbeda-beda.
  2. Untuk membuat suatu system pakar yang benar-benar berkualitas tinggi sangatlah sulit dan memerlukan biaya yang sangat besar untuk pengembangan dan pemeliharaanya.
  3. Boleh jadi system tidak dapat membuat keputusan.
  4. System pakar tidaklah 100% menguntungkan, walaupun seorang tetap tidak sempurna atau tidak selalu benar. Oleh karena itu perlu diuji ulang secara teliti sebelum digunakan. Sehingga dalam hal ini peran manusian tetap merupakan factor yang dominan.

Kelemahan-kelemahan atau kekurangan dari system pakar tersebut bukanlah sama sekali tidak bisa diatasi, tetapi dengan terus melakukan perbaikan dan pengolahan berdasarkan pengalaman yang telah ada maka hal itu diyakini akan dapat diatasi, walaupun dalam waktu yang panjang dan terus menerus.

Kategori Representasi Pengetahuan

Kategori Representasi Pengetahuan

Kategori Representasi Pengetahuan

Representasi pengetahuan merupakan kombinasi system berdasarkan dua elemen yaitu struktur data dan penafsiran prosedur untuk digunakan pengetahuan dalam menyimpan struktur data. Hal ini penting untuk merealisasikan kedua elemen tersebut dan dalam system representasi pengetahuan adalah suatu hal yang perlu.

Menurut Turban (2001), ada beberapa tipe pengetahuan yang bisa dikategorikan dalam bentuk keahlian yaitu :

  1. Teori yang mendasari suatu permasalahan.
  2. Aturan baku dan prosedur yang berkaitan dengan permasalahan tertentu.
  3. Aturan tentang apa yang harus dikerjakan dalam suatu permasalahan yang diberikan.
  4. Strategi global untuk pemecahan dari tipe-tipe ini.
  5. Meta knowledge (pengetahuan dari pengetahuan).
  6. Fakta atau bukti tentand suatu permasalahan.

Selanjutnya Feigenbaum dkk (1981) menyarankan untuk mengikuti kategori berikut ini untuk pengetahuan yaitu :

  1. Objek – objek

Setiap system harus mempunyai kemampuan untuk mengenkodekan informasi mengenai sifat fisik dari objek dan konsep.

  1. Events

Kategori ini termasuk aksi dan kejadian dalam dunia. Kejadian secara umum menentukan suatu elemen waktu dan mengindikasikan hubungan sebab dan akibat.

  1. Performance

Kategori ini meliputi informasi bagaimana menjalankan tugas tertentu. Sebagai contoh, bagaimana mengendarai sepeda, bagaimana menyusun kalimat,bagaimana membuktikan teorema.

  1. Meta-knowledge

Meta knowledge merupakan pengetahuan tentang merepresentasikan pengetahuan atau pengetahuan yang similiki system tentang pengetahuan internalnya (Rolston, 1988). Pengetahuan dalam kategori ini adalah pengetahuan system tentang bagaimana system berfikir.

Sumber : https://sam-worthington.net/

Kepsek Wajib Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Kepsek Wajib Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Kepsek Wajib Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Dinas Pendi­dikan (Disdik) Kota Bogor mengum­pulkan sejumlah kepala sekolah

(kepsek) se-Kota Bogor di SDN Sin­dangsari, Kelurahan Tanahbaru, Kecamatan Bogor Utara, belum lama ini.

Kepala Disdik Kota Bogor, Fahrudin, mengatakan, kegiatan ini untuk mengingatkan mereka bahwa tang­gung jawab dan maju mundurnya pendidikan, khususnya di Kota Bo­gor, tak bisa hanya diletakkan pada pundak pemerintah, tapi juga me­libatkan semua pihak, termasuk stakeholder pendidikan baik dari sisi software (kurikulum dan sistem pendidikan) maupun hardware (pe­serta didik, guru, orang tua, pemerin­tah, lingkungan, infrastruktur pen­didikan dan keluarga).

Untuk itu, Fahrudin meminta kep­sek bisa meningkatkan kualitas pen­didikan di sekolahnya.

Sebab, seba­gai pimpinan tertinggi di sekolah, mereka memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan. “Keber­hasilan kepala sekolah dalam me­ningkatkan kualitas pendidikan tak terlepas dari kompetensi dan ke­mampuan yang dimiliki,” ujarnya.

Untuk bisa menjalankan tugas se­cara profesional, sambung dia, maka diperlukan berbagai upaya aga

r kepala sekolah sebagai super­visor guru dapat melakukan upaya peningkatan kinerja guru. Sehingga akhirnya dapat meningkatkan mutu pembelajaran.

“Dengan supervisi akademik guru yang dimilikinya, pasti akan bisa membimbing dalam membuat pe­rencanaan pembelajaran, skenario pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran serta diobservasi da­lam proses pembelajaran. Sehingga kinerja guru akan meningkat dengan menghasilkan pembelajaran ber­kualitas,” ujarnya

 

Baca Juga :

Sebelum Belajar, Pelajar SMP PGRI 1 Diwajibkan Membaca

Sebelum Belajar, Pelajar SMP PGRI 1 Diwajibkan Membaca

Sebelum Belajar, Pelajar SMP PGRI 1 Diwajibkan Membaca

Berbagai cara dilakukan SMP PGRI 1 Kota Bogor untuk menumbuhkan mi­nat membaca

peserta didiknya. Salah satunya dengan mewajibkan membaca buku sebelum Kegia­tan Belajar Mengajar (KBM) di­mulai. “Minimal satu jam sebelum KBM dilaksanakan,” kata Kepala SMP PGRI 1, Sri Swarni.

Menurut dia, secara umum kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan budi

pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem lite­rasi sekolah yang diwujudkan dalam Gerakan Literasi Sekolah. “Tujuan utamanya agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat,”

Selain itu, sambungnya, bisa menumbuhkembangkan budaya literasi di sekolah juga mening­katkan kapasitas warga dan ling­kungan sekolah agar literat.

”Intinya untuk menjadikan se­kolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah

anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan serta dapat menjaga keberlanjutan pembelajaran, dengan mengha­dirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi mem­baca,” tandasnya

 

Sumber :

https://rollingstone.co.id/

Pramuka Jadi Pelopor Kesehatan

Pramuka Jadi Pelopor Kesehatan

Pramuka Jadi Pelopor Kesehatan

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melantik sejum­lah pengurus Saka Bakti Husada ting­kat Kota Bogor di gedung SMK Analis Kimia Nusa Bangsa Bogor pada Sa­btu (20/10). Pelantikan ini bertujuan untuk meningkatkan Gerakan Masy­arakat Hidup Sehat (Germas).

Selaku Ketua Gerakan Pramuka Kwarcab Kota Bogor, Ade Sarip Hi­dayat melantik beberapa pengurus Sakti Bakti Husada tingkat Kota Bogor. Di antaranya seperti Ketua Majelis Pembimbing Saka Bakti Husada Ru­baeah dan pimpinan Saka Bakti Hu­sada Tingkat Kota Bogor Erna Nur­lena beserta para anggota.

Menurut Rubaeah, Saka Bakti Hu­sada merupakan salah satu Satuan Karya Pramuka yang dijadikan

seba­gai wadah pembinaan dan peng­embangan Pramuka Penegak dan Pandega dalam menyalurkan minat dan bakat di bidang kesehatan. Tak hanya sebagai wadah, Saka Bakti Hu­sada juga dibentuk dengan tujuan melahirkan kader kesehatan yang handal dan menyentuh ke masyarakat. ”Saka Bakti Husada berhubungan erat dalam pembangunan kesehatan di masyarakat demi mewujudkan de­rajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya,” katanya.

Rubaeah menuturkan, prioritas Kese­hatan Nasional saat ini antara lain Ger­mas, pencegahan stunting, TBC, pe­ningkatan imunisasi dan isi piringku. Pihaknya akan melibatkan 120 ang­gota pramuka Saka Bakti Husada untuk diberdayakan demi terwujudnya program prioritas nasional sekaligus mendukung visi misi Dinkes Kota Bogor. ”Maka dari itu, kami adakan Perkemahan Sa­btu Minggu (Persami) untuk anggota Pandega Saka Bakti Husada agar kader pramuka ini mau dan mampu hidup sehat untuk ditularkan ke masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ade Sarip Hidayat mengatakan, Saka Bakti Husada mer­upakan satu dari tiga saka

yang paling aktif di Kota Bogor, selain dari Saka Bhayangkara dan Saka Wirakartika. Pelantikan ini jangan hanya dianggap sebagai seremonial, tapi harus dimak­nai, yakni berjanji melaksanakan perintah Allah, membantu pelaks­anaan kesehatan ke masyarakat dan mematuhi Dasa Dharma Pramuka.

”Kota yang kita cintai ini punya mim­pi menjadi kota sehat dan makmur

, yakni sikap dan perilaku masyarakat harus sehat, pembangunan infrastruk­tur yang juga harus mendukung kese­hatan. Hal ini tak mungkin bisa wujud jika hanya dari pegawai dinkes, tapi harus bergandengan tangan dengan masyarakat,” pungkasnya.

 

Sumber :

https://voi.co.id/

UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

 

UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Asas  Telekomunikasi

Pada UU No. 36 Pasal 2 menjelaskan Azas Telekomunikasi, yang berbunyi: Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri.

Tujuan Telekomunikasi

Tujuan dari komunikasi diatur dalam UU No. 36 pasal 3 yang berbunyi: Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejajteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintah, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

Keterbatasan UU telekomunikasi dalam mengatur pengguna teknologi informasi

UU ini dibuat karena ada beberapa alasan, salah satunya adalah bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat cepat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi. Dengan munculnya undang-undang tersebut membuat banyak terjadinya perubahan dalam dunia telekomunikasi, antara lain :

  • Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  • Perkembangan teknologi yang sangat pesat tidak hanya terbatas pada lingkup telekomunikasi itu saja, maleinkan sudah berkembang pada TI.
  • Perkembangan teknologi telekomunikasi di tuntut untuk mengikuti norma dan kebijaksanaan yang ada di Indonesia.

 

Apakah ada keterbatasan yang dituangkan dalam UU no.36 Telekomunikasi tersebut dalam hal mengatur penggunaan teknologi Informasi. Maka berdasarkan isi dari UU tersebut tidak ada penjelasan mengenai batasan-batasan yang mengatur secara spesifik dalam penggunaan teknologi informasi tersebut, artinya dalan UU tersebut tidak ada peraturan yang secara resmi dapat membatasi penggunaan teknologi komunikasi ini. Namun akan lain ceritanya jika kita mencoba mencari batasan-batasan dalam penggunaan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual, maka hal tersebut diatur dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terutama BAB VII tentang Perbuatan yang Dilarang. Untuk itu kita sebagai pengguna teknologi informasi dan komunikasi harus lebih bijak dan berhati-hati lagi dalam memanfaatkan teknologi ini dengan memperhatikan peraturan dan norma yang ada.

Baca Juga :

Keterbatasan Undang-Undang Telekomunikasi

Keterbatasan Undang-Undang Telekomunikasi

Keterbatasan Undang-Undang Telekomunikasi

Didalam UU No. 36 telekomunikasi berisikan sembilan bab yang mengatur hal-hal berikut ini :

Azas dan tujuan telekomunikasi, pembinaaan, penyelenggaraan telekomunikasi, penyidikan, sanksi administrasi, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Undang-Undang ini dibuat untuk menggantikan UU No.3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, karena diperlukan penataan dan pengaturan kembali penyelenggaraan telekomunikasi nasional yang dimana semua ketentuan itu telah di setujuin oleh DPRRI. UU ini dibuat karena ada beberapa alasan, salah satunya adalah bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat cepat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi.

Dengan munculnya undang-undang tersebut membuat banyak terjadinya perubahan dalam dunia telekomunikasi, antara lain :

  • Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  • Perkembangan teknologi yang sangat pesat tidak hanya terbatas pada lingkup telekomunikasi itu saja, maleinkan sudah berkembang pada TI.
  • Perkembangan teknologi telekomunikasi di tuntut untuk mengikuti norma dan kebijaksanaan yang ada di Indonesia.

Apakah ada keterbatasan yang dituangkan dalam UU no.36 Telekomunikasi tersebut dalam hal mengatur penggunaan teknologi Informasi. Maka berdasarkan isi dari UU tersebut tidak ada penjelasan mengenai batasan-batasan yang mengatur secara spesifik dalam penggunaan teknologi informasi tersebut, artinya dalan UU tersebut tidak ada peraturan yang secara resmi dapat membatasi penggunaan teknologi komunikasi ini. Namun akan lain ceritanya jika kita mencoba mencari batasan-batasan dalam penggunaan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual, maka hal tersebut diatur dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terutama BAB VII tentang Perbuatan yang Dilarang. Untuk itu kita sebagai pengguna teknologi informasi dan komunikasi harus lebih bijak dan berhati-hati lagi dalam memanfaatkan teknologi ini dengan memperhatikan peraturan dan norma yang ada.

Sumber : https://earlraytomblin.com/

PENDAFTARAN CIPTAAN

PENDAFTARAN CIPTAAN

PENDAFTARAN CIPTAAN

Pasal 35

  • Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan.
  • Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.
  • Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.
  • Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.

Pasal 36

  • Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar.

Pasal 37

  • Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa.
  • Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya.
  • Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap.
  • Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.
  • Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

  • Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan, Permohonan tersebut dilampiri salinan resmi akta atau keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut.

Pasal 39

Dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat, antara lain:

  • Nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta
  • Tanggal penerimaan surat Permohonan
  • Tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 37 dan
  • Nomor pendaftaran Ciptaan.

Pasal 40

  • Pendaftaran Ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya Permohonan oleh Direktorat Jenderal dengan lengkap menurut Pasal 37, atau pada saat diterimanya Permohonan dengan lengkap menurut Pasal 37 dan Pasal 38 jika Permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau satu badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
  • Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal. 

Pasal 41

  • Pemindahan hak atas pendaftaran Ciptaan, yang terdaftar menurut Pasal 39 yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh Ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada penerima hak.
  • Pemindahan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya.
  • Pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 42

  • Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.

Pasal 43

  1. Perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas permintaan tertulis Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang mempunyai nama dan alamat itu dengan dikenai biaya.
  2. Perubahan nama dan/atau perubahan alamat tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 44

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena:

  1. penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta
    atau Pemegang Hak Cipta;
  2. lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dengan mengingat Pasal 32.
  3. dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sumber : https://cloudsoftwareprogram.org/

Sistem Operasi Jaringan Adalah

Sistem Operasi Jaringan Adalah

Sistem Operasi Jaringan Adalah
Sistem Operasi Jaringan Adalah

Sistem Operasi Jaringan(Network Operating System) adalah sebuah jenis system operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Dan biasanya digunakan untuk melayani beberapa pengguna seperti DNS Service, HTTP, layanan berbagi printer, layanan berbagi berkas(file), dll.

Contoh dari sistim operasi jaringan :

  • Microsoft LAN Manager
  • Banyan VINES
  • Microsoft MS-NET
  • GNU/Linux
  • Microsoft Windows NT Server
  • Beberapa varian UNIX, seperti SCO OpenServer, Novell UnixWare, atau Solaris
  • Novell NetWare

-Beberapa type dari jaringan computer:

Jaringan client/server

  • Sedangkan komputer client (workstation) sesuai dengan namanya menerima lanyanan dari komputer server
  • Komputer server berfungsi dan bertugas melayani seluruh komputer yang terdapat dalam jaringan tersebut.
  • Terdapat sebuah komputer berfungsi sebagai server sedangkan komputer yang lain berfungsi sebagai client

Jaringan peer to peer

  • Tipe jaringan seperti ini sesuai untuk membangun sebuah workgroup dimana masing-masing penguna komputer bisa saling berbagi pakai penggunaan perangkat keras.
  • Pada jaringan ini sumber daya terbagi pada seluruh komputer yang terhubung dalam jaringan tersebut, baik sumber daya yang berupa perangkat keras maupun perangkat lunak dan datanya
  • Komputer yang terhubung dalam jaringan peer to peer pada prinsipnya mampu untuk bekerja sendiri sebagai sebuah komputer stand alone.
  • Setiap komputer yang terhubung pada jaringan dapat berkomunikasi dengan komputer-komputer lain secara langsung tanpa melalui komputer perantara.

Adapun bentuk layanan (service) yang diberikan komputer service adalah:

  • Mengatur dan mengontrol hak dan waktu akses perangkat-perangkat yang ada dalam jaringan.
  • Penggunaan perangkat-perangkat lain secara bersama, demikian pula dengan data dan sistem aplikasi yang ada.
  • Disk sharing, yaitu berupa penggunaan kapasitas disk secara bersama pada komputer client.
  • Mengatur keamanan jaringan dan data dalam jaringan.
  • Print sharing, yaitu berupa penggunaan perangkat printer secara bersama-sama.

Komputer server bertugas dan berfungsi untuk:

  • Mengontrol seluruh jaringan.
  • Melayani permintaan-permintaan dari komputer workstation.

Contoh sistem operasi jaringan :

  • Novell Netware dari Novell dengan dedicated servernya.
  • Windows NT dari Microsoft.
  • Unix yang dikenal dengan multiusernya.

Software dalam sebuah jaringan komputer terdiri dari dua perangkat utama, yaitu:

  • Perangkat lunak sistem operasi jaringan.
  • Sistem aplikasi yang digunakan untuk bekerja

Baca Juga :