DPRD: Yayasan Pengelola Kompeten Usul Perubahan Status Sekolah

DPRD: Yayasan Pengelola Kompeten Usul Perubahan Status Sekolah

DPRD: Yayasan Pengelola Kompeten Usul Perubahan Status Sekolah

DPRD Yayasan Pengelola Kompeten Usul Perubahan Status Sekolah

Ketua Komisi D DPRD Maluku Suhfi Majdid mengatakan, yang berkompeten

mengusulkan perubahan status sekolah dari swasta menjadi negeri adalah yayasan pengelola.

“Kalau ada sekolah dasar di Kabupaten Maluku Barat Daya yang berdiri sejak abad XVIII dikelola yayasan dan ingin beralih status menjadi sekolah negeri, maka yayasan pengelola harus melakukan pengusulan,” kata Suhfi Madjid di Ambon, Rabu (23/3).

Pengusulan itu disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau kota dan nantinya pemerintah daerah yang melakukan kajian hingga akhirnya menetapkan pengalihan status dari swasta menjadi negeri.

Suhfi menyatakan hal itu terkait empat SD di Kabupaten MBD

yang didirikan zending atau guru agama di zaman penjajahan Belanda sejak abad XVIII hingga awal abad XIX yang hingga kini masih berstatus swasta.

Sekolah dasar tersebut selama ini masih berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Kristen (YPPK).

“Kewenangan itu ada pada pihak yayasan, apakah mereka mau mengusulkan

ke pemerintah kabupaten atau tidak untuk merubah statusnya menjadi sekolah negeri,” ujar Suhfi Madjid.

Ketua Unit Pelaksana Akreditas Kabupaten Maluku Barat Daya, Hendrik Rupilu mengatakan, sejumlah sekolah dasar yang sudah berdiri sejak abad XVIII pada zaman penjajahan Belanda hingga saat ini belum berstatus sebagai sebagai sekolah negeri.

Ia merujuk SD Kristen Paty di Pulau Moa yang didirikan oleh para zending pada tahun 1817, SD Kristen Abusur di Pulau Wonreli Kisar yang berdiri sejak tahun 1889 dan SD Kristen Nomaha (Pulau Kisar) tahun 1918.

Kemudian SD Kristen Luhulely di Pulau Leti yang sudah ada sejak tahun 1895, serta SD Kristen Hila di Pulau Romang tahun 1900.

 

Sumber :

https://balikpapanstore.id/keutamaan-puasa-senin-kamis/